Perpu Ormas untuk Melindungi Negara
Beberapa kalangan akademisi perguruan tinggi Kota Semarang, diantaranya Prof Dr KH Ahmad Rofiq MA (Guru Besar Hukum Islam UIN Walisongo), Prof Dr Mahmutarom MHum (Rektor Unwahas Semarang), Dr Teguh Yuwono MPol Admin (Pakar Ilmu Politik Undip) dan Dr Eny Purwanti SH MHum (Pakar Hukum Tata Negara Undip), Sabtu (19/8/2017) malam mengupas Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Massa dalam Grup Diskusi yang digelar DPD KNPI Kota Semarang di Hotel Siliwangi Semarang.
Diskusi yang dihadiri berbagai kalangan, dari tokoh masyarakat, kalangan akademisi, mahasiswa dan ormas ini membuka pandangan terhadap upaya melindungi kedaulatan negara daripada isu pemberangusan kemerdekaan berserikat.
Moderator Dr Bahrul Fawaid SHI MHI yang memandu diskusi menyatakan bahwa perlu banyak yang harus dipahami tentang terbitnya Perppu No 2 tahun 2017 yang mengatur Ormas. Sebab Perppu tersebut skupnya bukan saja pada persoalan komunisme saja melainkan pada persoalan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan berpotensi mengancam kedaulatan NKRI.
Prof Dr KH Ahmad Rofiq MA sebagai narasumber diskusi mengungkapkan bahwa seolah-olah Perppu No 2 tahun 2017 ini muncul karena persoalan HTI. Padahal HTI sudah dibubarkan sebelum lahirnya Perppu. HTI sendiri menurut Prof Dr KH Ahmad Rofiq MA dibubarkan tidak melalui Perppu melainkan keputusan politik.
"Saya menilai, sebenarnya Perppu ini bagus, namun sayangnya momen dan casingnya tidak bangus. Oleh karena itu perlu upaya agar tidak mencederai negara Indonesia sebagai negara hukum", ujar Prof Dr Ahmad Rofiq MA.
Menurut Guru Besar Hukum Islam UIN Walisongo Semarang, adanya ormas anti Pancasila seperti HTI yang kemudian menjadi besar juga karena adanya pembiaran dari pemerintah. "Padahal hal ini sudah pernah saya serukan kepada polisi untuk menangkap mereka yang sudah nyata-nyata anti Pancasila, namun karena payung hukum subversif sudah dicabut, polisi jadi tidak dapat berbuat apa-apa," ungkapnya.
Isu khilafah yang ingin mengganti Pancasila menurut KH Ahmad Rofiq kurang pas dan bertentangan dengan komitmen pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Bagaimana mungkin mereka ingin mengganti khilafah, mereka kan tidak ikut berdarah-darah mendirikan bangsa ini. Karena itulah sangat wajar kalau banyak yang marah ketika ada yang ingin menggeser Pancasila," lanjutnya.
KH Ahmad Rofiq juga menegaskan bahwa kunci penanganan ada pada pemimpin. Karenanya pemimpin harus adil, sebab bila tidak adil yang terjadi adalah saling memangsa. Untuk menegakkan NKRI menurutnya harus hindari radikalisme agama, hindari radikalisme sekuler dan siapapun yang hidup di Indonesia berkewajiban menjaga Pancasila, NKRI, UUD45 dan Bhinneka Tunggal Ika.
Sementara Dr Teguh Yuwono MPol Admin menegaskan bahwa negara ini dibangun bukan untuk clas atau berkonflik. Negara tidak membiarkan kelompok-kelompok berkelahi sendiri. Karena bernegara itu ada tatanannya. Ketika negara didirikan, orang bersepakat bahwa kekerasan yang sah di tangan negara. Kecuali kalau perang. Negara yang punya hak mengatur, karenanya tidak bisa negara membunuh organisasi atau rakyatnya kalau tidak punya dasar hukum.
"Perppu ini merupakan dasar hukum untuk mengatur negara. Perppu ada tidak hanya utuk membubarkan HTI saja, melainkan juga mengatur ormas yang separatis atau subversif. Jadi Perppu ini konteksnya adalah untuk mengatur dan melindungi negara," kata Teguh Yuwono.
Perppu No 2 Tahun 2017 menurutnya ada untuk 3 tujuan, yakni mengatur, melindungi dan memaksa. Mengatur kebebasan berserikat, melindungi ormas yang setia NKRI dan berasas Pancasila, serta memaksa mereka yang tidak tunduk pada aturan dan hukum negara, termasuk bertentangan dengan ideologi Pancasila.
Prof Dr Mahmutarom MHum mengatakan apapun bentuknya, termasuk Perppu No 2 Tahun 2017 ini adalah produk hukum yang mengatur dan harus dijunjung tinggi. Persoalannya ada pada impact, sehingga jangan sampai tidak memberi efek jera. Rektor Unwahas Semarang ini mencontohkan pada kasus narapidana korupsi yang ternyata jumlahnya paling banyak dan ternyata mereka merasa di penjara itu seperti menjalankan ibadah haji. Makan dan ibadah sangat teratur dan setiap saat mendapatkan bimbingan rohani. Mahmutarom khawatir sanksi hukum justru tidak dapat memberikan efek jera, selain itu juga menjadi beban negara apabila ternyata banyak pelaku subversif yang harus dipidanakan sebagai tindak lanjut menegakkan Perppu tersebut.
Sedangkan Dr Eny Purwanti SH MHum mengutip mantan Guru Besar Hukum Undip Alm Prof Dr Satjipto Rahardjo bahwa sejak lahir, Undang-undang telah cacat hukum. Sebab undang-undang merupakan ciptaan manusia yang tidak pernah sempurna. Oleh karenanya pasti ada celah kelemahan. Oleh karena itu Perppu diharapkan dapat menutup celah tersebut.
Kepala Kesbangpol Kota Semarang Drs Isdiyanto yang hadir mewakili Walikota Semarang Hendrar Prihadi menutup FGD bertemakan 'Menguatkan Rajut Keindonesiaan, Indonesia bebas dari Paham Anti Pancasila' menguatkan subtansi Perppu No 2 Tahun 2017, bahwa negara berkewajiban melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
"Pelanggaran terhadap asas dan tujuan Ormas yang didasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia terlepas dari latar belakang etnis, agama dan kebangsaan pelaku," ungkap Isdiyanto.
Sumber : http://krjogja.com/web/news/read/41567/Perpu_Ormas_untuk_Melindungi_Negara
Metode Konversi Suara Pemilu 2019 Lebih Adil
Semarang, ANTARA JATENG - Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIPUniversitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono menilai sistem Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD 2019 yang menerapkan metode konversi suara sainte lague lebih adil bagi partai politik.
"Sistem sainte lague dipandang lebih adil bagi partai, termasuk partai menengah dan kecil," kata Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. kepada Antara di Semarang, Minggu siang, ketika menjawab pertanyaan untung dan ruginya metode konversi suara sainte lague dan quota hare bagi parpol.
Teguh menegaskan bahwa perbedaan kedua metode konversi suara itu pada teknik pembagian kursinya. Kalau sainte lague tidak menggunakan bilangan pembagi pemilih (BPP), tetapi menggunakan bilangan pembagi tetap (BPT), yaitu dibagi 1,4 ; 3; 5; 7; 9; dan seterusnya bilangan ganjil.
Sainte lague, katanya lagi, perolehan kursi berdasarkan persaingan kekuatan parpol di masing-masing daerah pemilihan (dapil), sedangkan quota hare itu perolehan kursi dibagi suara BPP sehingga ada harga satu kursi berapa suaranya.
Partai yang mampu mencapai kuota suara dalam BPP dapat kursi. Misalnya, BPP 10.000 suara maka partai yang mencapai suara 10.000 dapat satu kursi. Begitu seterusnya pada hitungan kedua dan ketiga hingga kursi terbagi habis.
Menurut Teguh, keuntungan sainte lague adalah partai yang kompetitif di dapil berpeluang memenangi satu kursi atau lebih. Dalam hal ini, partai yang dominan banyak diuntungkan dengan sistem tersebut.
"Jadi, parpol-parpol besar dan dominan diuntungkan dengan sistem sainte lague. Begitu pula, dalam sistem quota hare, partai besar juga lebih diuntungkan," katanya.
Pengamat sebut calon independen berat bertarung di Pilgub Jateng
"Di Jateng, kans menang untuk calon perseorangan atau independen sangat kecil dibandingkan calon yang diusung partai politik,"
Sejumlah tokoh yang diperkirakan bakal berlaga pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2018 mulai muncul. Bahkan disinyalir bakal ada calon yang datang dari non partai. Hal itu pernah disampaikan Ketua KPU Jawa Tengah Joko Purnomo bahwa ada sejumlah tokoh masyarakat yang berencana maju sebagai bakal calon dari jalur independen atau perseorangan.
Terkait hal itu, Pengamat politik dari Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono menilai calon yang maju melalui jalur perseorangan akan sulit memenangi Pilgub Jateng 2018. "Di Jateng, kans menang untuk calon perseorangan atau independen sangat kecil dibandingkan calon yang diusung partai politik," katanya kemarin.
Menurut dia, kandidat Pilgub Jateng yang maju melalui jalur perseorangan harus memiliki jaringan sampai tingkat paling bawah yakni RT/RW.
Kemudian, membutuhkan struktur pemenangan sampai tingkat bawah karena Provinsi Jateng sangat luas yakni terdapat 35 kabupaten/kota yang di dalamnya terdapat ribuan desa.
"Dengan kondisi Jateng yang luas, tidak mudah untuk menguasainya, kemudian juga membutuhkan modal ekonomi yang sangat besar, baik untuk memenuhi persyaratan maupun untuk pemenangan," ujarnya.
Dilansir dari Antara, Teguh Yuwono mengatakan di Provinsi Jateng tidak ada tradisi calon independen sehingga psikologi politik masyarakat masih terhitung rendah dan pemilih tidak terlalu mengapresiasi pada calon perseorangan karena tidak memiliki "kaki tangan" di lapangan.
"Calon independen juga harus memiliki modal popularitas dan elektabilitas yang sangat baik. Sejauh ini, belum ada figur yang mampu mengalahkan popularitas dan elektabilitas Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, calon yang menandingi harus selevel dengan beliau, kalau di bawahnya ya berat," katanya.
Teguh Yuwono: Partai Harus Berkoalisi pada Pilpres 2019
Semarang, ANTARA JATENG - Ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen dari total kursi DPR RI mengharuskan partai politik berkoalisi pada Pemilihan Presiden RI 2019, kata akademisi Teguh Yuwono.
Begitu pula, jumlah suara masing-masing peserta Pemilu 2014, tidak ada satu pun di antara parpol yang meraih 25 persen dari total suara secara nasional sehingga mereka harus berkoalisi, kata Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Diponegoro Semarang Dr.Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. kepada Antara di Semarang, Jumat malam.
Teguh Yuwono mengemukakan hal itu ketika merespons keputusan Rapat Paripurna DPR RI, Jumat dini hari, yang menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang yang antara lain berisi persyaratan parpol untuk mengusung pasangan calon peserta pada Pemilu Presiden RI 2019.
Berdasarkan hasil Pemilu DPR RI 2014, tidak ada satu pun parpol yang meraih 112 kursi (20 persen dari 560 kursi) DPR RI. PDI Perjuangan, misalnya, meraih 109 kursi dari 23.681.471 (18,95 persen) suara, kemudian Partai Golkar 91 kursi dari 18.432.312 (14,75 persen) suara.
Berikutnya, Partai Gerindra 73 kursi 14.760.371 (11,81 persen) suara; Partai Demokrat 61 kursi 12.728.913 (10,19 persen) suara; Partai Amanat Nasional 49 kursi dari 9.481.621 (7,59 persen) suara; Partai Kebangkitan Bangsa 47 kursi dari 11.298.957 (9,04%)suara.
Selanjutnya, Partai Keadilan Sejahtera 40 kursi dari 8.480.204 (6,79 persen) suara; Partai Persatuan Pembangunan 39 kursi dari 8.157.488 (6,53 persen) suara; NasDem 35 kursi dari 8.402.812 (6,72 persen) suara; dan Hanura 16 kursi dari 6.579.498 (5,26 persen) suara.
Dengan demikian, lanjut Teguh Yuwono, mereka harus berkoalisi untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pilpres mendatang.
Bisnis Konsultan Politik Masih Dikuasai Pemain Nasional
TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Konsultan politik di tingkat lokal atau yang bermain di daerah diyakini tidak banyak memetik hasil di ajang Pilkada serentak 2018.
Pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip), Teguh Yuwono, menyatakan bisnis konsultan politik masih dikuasai pemain-pemain nasional.
"Faktor kedekatan dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai menjadi alasan konsultan politik lokal sulit berkembang. Sampai sekarang pengambilan keputusan percaturan politik di daerah masih diatur pada tingkat pusat," kata Teguh, kemarin.
Hal itu bisa dilihat dari pengalaman selama ini, dimana tim-tim dari konsultan politik dari Jakarta masih mendominasi proyek pilkada di daerah-daerah. "Artinya yang bermain tetap saja orang-orang konsultan politik dari Jakarta sana yang disewa oleh DPP untuk bekerja di provinsi tertentu," imbuh Teguh.
Jika pun konsultan politik lokal mendapat order dari Pilgub Jateng nanti, menurut Teguh, perannya hanya sebatas membantu kerja dari konsultan politik dari pusat. Oleh sebab itu, jika mereka ingin kebagian kue maka konsultan politik lokal harus mengepakkan sayap dengan bermain di Jakarta. "Saya yakin kok kuncinya itu di DPP," imbuhnya.
Terkait besaran tarif konsultan politik, menurut Teguh, tidak ada angka pasti. Selain itu, sifatnya juga tidak terbuka seperti di Amerika Serikat. "Kalau di Amerika lebih terbuka dan profesional. Di sana mereka declare jika menjadi konsultan politiknya si A atau si B untuk menjaga netralitas. Kalau di kita (Indonesia) kan tidak, banyak yang di bawah permukaan dan yang muncul di televisi hanya tim survei," imbuhnya.
Ia berharap konsultan politilk di tingkat Jakarta membuka diri terhadap aspek social responsibility dengan melibatkan konsultan lokal. Dengan begitu mereka juga dapat ikut berkiprah dan bekerja sehingga bisa menjadi ajang pembelajaran untuk kebaikan demokrasi ke depan.
Lebih jauh Teguh menjelaskan, tim konsultan politik dan tim survei sejatinya merupakan dua hal yang berbeda. Konsultan politik terlibat secara psikologis untuk memoles/mendesain kandidat yang dijadikan klien agar bisa menang. Tetapi tak jarang konsultan politik juga sekaligus melakukan servei. "Namun (sebenarnya) tim survei tidak terlibat dalam konsultan politik, tetapi hanya melakukan pengecekan terhadap kondisi popularitas dan peluang kalah menang seorang kandidat," imbuhnya.
Menurut Teguh, saat ini dinamika percaturan politik di Jawa Tengah masih cenderung landai. Hal itu disebabkan karena konsentrasi masih dikerahkan sepenuhnya di Pilgub Jakarta.
Harusnya satu tahun terkahir jelang hari H pemilu, suhu politik di Jawa Tengah sudah mulai menghangat. Ia memprediksi Pilgub Jateng bakal mulai memanas saat PDI Perjuangan menentukan calon usungannya.
"Karena Jateng dikuasai PDI Perjuangan maka parpol lain menunggu PDI-P menentukan pilihan, baru menyusun strategi," ujarnya.
Sistem Pilpres 2019 Mudahkan Rakyat Memilih
Semarang, - Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono menilai sistem Pemilihan Umum Presiden 2019 dengan menerapkan ambang batas pencalonan presiden 20 atau 25 persen bakal memudahkan rakyat memilih calon presiden.
"Dengan ketentuan presidential threshold 20 persen dari kursi DPR RI atau 25 persen dari total suara sah pada Pemilu 2014, kemungkinan besar paling banyak tiga pasang calon," kata Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. menjawab pertanyaan Antara di Semarang, Sabtu pagi.
Ia menegaskan, "Karena di antara parpol tidak bisa mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden, praktis mereka berkoalisi. Paling banter muncul tiga peserta pilpres sehingga rakyat mudah menentukan pilihannya."
"Apakah koalisi itu cara yang baik dalam berpolitik?" tanyanya, kemudian dia menjawabnya, "koalisi sebetulnya satu cara untuk penyederhanaan partai. Kalau nol persen, semua orang bisa mencalonkan dan semua parpol bisa mengusung pasangan calon. Hal ini yang rumit."
Dengan demikian, kata Teguh, ketentuan ambang batas pencalonan presiden itu lebih menguntungkan, di samping simpel, memudahkan rakyat memilih, juga lebih efisien dalam sisi anggaran karena pelaksanaannya cukup satu putaran.
"Kemungkinan besar pada Pilpres 2019, head to head, dua pasangan calon. Kalaupun ada tiga pasangan calon, kontestan ketiga paling hanya pelengkap penderita," ujarnya.
Kendati demikian, lanjut Teguh, meski DPR RI, Jumat (21/7) dini hari, telah menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu menjadi UU, undang-undang ini belum final karena masih ada pihak yang mengajukan uji materi UU Penyelenggaraan Pemilu terhadap UUD NRI 1945 ke Mahkamah Konstitusi.
"Hasil Rapat Paripuna DPR RI belum menjadi kepastian hukum karena masih ada upaya judicial review ke Mahkamah Konstitusi," kata Teguh.
DPP Diminta Turun Tangan
GROBOGAN– Dewan Pengurus Pusat (DPP) sejumlah partai politik yang terlibat dalam partai koalisi pengusung Bupati Grobogan agar turun tangan.
Hal ini terkait dengan kebuntuan pencalonan yang terjadi di tingkat partai koalisi. Hal itu disampaikan pengamat politik Undip, Teguh Yuwono, menyikapi kebuntuan komunikasi politik partai koalisi di daerah. ”Sesuai undangundang partai politik, partai itu sifatnya nasional. Kebuntuan di daerah bisa diselesaikan koordinasi sesama DPP,” papar dia, Senin (10/4).
Menu Utama
Topik Terbaru
Undip Siapkan Bantuan ...
Universitas Diponegoro telah banyak melakukan ...
Dekan FISIP dan Wakil ...
Kepedulian civitas akademika FISIP ...
FOTO KEGIATAN
-
Berita Terakhir
-
Berita Populer
LPPD Research Institute merupakan Lembaga Pengkajian Pembangunan Daerah yang berada di Jawa Tengah. Researching, Consulting, Training and Publishing. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin sebagai Direktur Eksekutif.
Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (APSIPI) dibentuk sebagai hasil dari SIMPOSIUM NASIONAL PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN Se-INDONESIA pada tanggal 23-24 November 2014 di Hotel Narapati Bandung yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran 
