Pengamat sebut calon independen berat bertarung di Pilgub Jateng

"Di Jateng, kans menang untuk calon perseorangan atau independen sangat kecil dibandingkan calon yang diusung partai politik,"

Sejumlah tokoh yang diperkirakan bakal berlaga pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jateng 2018 mulai muncul. Bahkan disinyalir bakal ada calon yang datang dari non partai. Hal itu pernah disampaikan Ketua KPU Jawa Tengah Joko Purnomo bahwa ada sejumlah tokoh masyarakat yang berencana maju sebagai bakal calon dari jalur independen atau perseorangan. 

Terkait hal itu, Pengamat politik dari Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono menilai calon yang maju melalui jalur perseorangan akan sulit memenangi Pilgub Jateng 2018. "Di Jateng, kans menang untuk calon perseorangan atau independen sangat kecil dibandingkan calon yang diusung partai politik," katanya kemarin. 

Menurut dia, kandidat Pilgub Jateng yang maju melalui jalur perseorangan harus memiliki jaringan sampai tingkat paling bawah yakni RT/RW.

Kemudian, membutuhkan struktur pemenangan sampai tingkat bawah karena Provinsi Jateng sangat luas yakni terdapat 35 kabupaten/kota yang di dalamnya terdapat ribuan desa.

"Dengan kondisi Jateng yang luas, tidak mudah untuk menguasainya, kemudian juga membutuhkan modal ekonomi yang sangat besar, baik untuk memenuhi persyaratan maupun untuk pemenangan," ujarnya.

Dilansir dari Antara, Teguh Yuwono mengatakan di Provinsi Jateng tidak ada tradisi calon independen sehingga psikologi politik masyarakat masih terhitung rendah dan pemilih tidak terlalu mengapresiasi pada calon perseorangan karena tidak memiliki "kaki tangan" di lapangan.

"Calon independen juga harus memiliki modal popularitas dan elektabilitas yang sangat baik. Sejauh ini, belum ada figur yang mampu mengalahkan popularitas dan elektabilitas Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, calon yang menandingi harus selevel dengan beliau, kalau di bawahnya ya berat," katanya.

Sumber : https://jateng.merdeka.com/makro/pengamat-sebut-calon-independen-berat-bertarung-di-pilgub-jateng--1705062.html

Humas Perlu Dilibatkan dalam Penyusunan Kebijakan

SALATIGA, suaramerdeka.com – Humas di semua instansi sebaiknya tidak bingung saat mejawab pertanyaan wartawan. Sebab, wartawan adalah mitra untuk menyampaikan informasi dari instansi kepada masyarakat.

Bisnis Konsultan Politik Masih Dikuasai Pemain Nasional

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Konsultan politik di tingkat lokal atau yang bermain di daerah diyakini tidak banyak memetik hasil di ajang Pilkada serentak 2018.

Pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip), Teguh Yuwono, menyatakan bisnis konsultan politik masih dikuasai pemain-pemain nasional.

"Faktor kedekatan dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai menjadi alasan konsultan politik lokal sulit berkembang. Sampai sekarang pengambilan keputusan percaturan politik di daerah masih diatur pada tingkat pusat," kata Teguh, kemarin.

Hal itu bisa dilihat dari pengalaman selama ini, dimana tim-tim dari konsultan politik dari Jakarta masih mendominasi proyek pilkada di daerah-daerah. "Artinya yang bermain tetap saja orang-orang konsultan politik dari Jakarta sana yang disewa oleh DPP untuk bekerja di provinsi tertentu," imbuh Teguh.

Jika pun konsultan politik lokal mendapat order dari Pilgub Jateng nanti, menurut Teguh, perannya hanya sebatas membantu kerja dari konsultan politik dari pusat. Oleh sebab itu, jika mereka ingin kebagian kue maka konsultan politik lokal harus mengepakkan sayap dengan bermain di Jakarta. "Saya yakin kok kuncinya itu di DPP," imbuhnya.

Terkait besaran tarif konsultan politik, menurut Teguh, tidak ada angka pasti. Selain itu, sifatnya juga tidak terbuka seperti di Amerika Serikat. "Kalau di Amerika lebih terbuka dan profesional. Di sana mereka declare jika menjadi konsultan politiknya si A atau si B untuk menjaga netralitas. Kalau di kita (Indonesia) kan tidak, banyak yang di bawah permukaan dan yang muncul di televisi hanya tim survei," imbuhnya.

Ia berharap konsultan politilk di tingkat Jakarta membuka diri terhadap aspek social responsibility dengan melibatkan konsultan lokal. Dengan begitu mereka juga dapat ikut berkiprah dan bekerja sehingga bisa menjadi ajang pembelajaran untuk kebaikan demokrasi ke depan.

Lebih jauh Teguh menjelaskan, tim konsultan politik dan tim survei sejatinya merupakan dua hal yang berbeda. Konsultan politik terlibat secara psikologis untuk memoles/mendesain kandidat yang dijadikan klien agar bisa menang. Tetapi tak jarang konsultan politik juga sekaligus melakukan servei. "Namun (sebenarnya) tim survei tidak terlibat dalam konsultan politik, tetapi hanya melakukan pengecekan terhadap kondisi popularitas dan peluang kalah menang seorang kandidat," imbuhnya.

Menurut Teguh, saat ini dinamika percaturan politik di Jawa Tengah masih cenderung landai. Hal itu disebabkan karena konsentrasi masih dikerahkan sepenuhnya di Pilgub Jakarta.
Harusnya satu tahun terkahir jelang hari H pemilu, suhu politik di Jawa Tengah sudah mulai menghangat. Ia memprediksi Pilgub Jateng bakal mulai memanas saat PDI Perjuangan menentukan calon usungannya.

"Karena Jateng dikuasai PDI Perjuangan maka parpol lain menunggu PDI-P menentukan pilihan, baru menyusun strategi," ujarnya.

Perlunya Memperbaiki Sistem Ketatanegaraan

SEMARANG, suaramerdeka.com - Memperbaiki sistem ketatanegaraan melalui UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945 menjadi kebutuhan, terutama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) agar mempunyai wewenang lebih karena selama ini seakan-akan hanya pelengkap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketua Badan Pengkajian MPR RI Bambang Sadono menyatakan, pada awalnya cita-cita membuat lembaga DPD selain sebagai ganti utusan daerah di MPR juga merupakan lembaga pengawasan dan DPR merupakan lembaga legislasi.

DPP Diminta Turun Tangan

 GROBOGAN– Dewan Pengurus Pusat (DPP) sejumlah partai politik yang terlibat dalam partai koalisi pengusung Bupati Grobogan agar turun tangan.

Hal ini terkait dengan kebuntuan pencalonan yang terjadi di tingkat partai koalisi. Hal itu disampaikan pengamat politik Undip, Teguh Yuwono, menyikapi kebuntuan komunikasi politik partai koalisi di daerah. ”Sesuai undangundang partai politik, partai itu sifatnya nasional. Kebuntuan di daerah bisa diselesaikan koordinasi sesama DPP,” papar dia, Senin (10/4).

KPU Perlu Beri Pencerahan Soal Pemilu

SEMARANG, suaramerdeka.com– Masih banyaknya masyarakat yang pesimis dengan hasil – hasil pemilu, perlu ada upaya membangkitkan kesadaran masyarakat sebagai pemilih dalam pemilu. Jadi diharapkan tidak ada mereka yang menjadi golongan putih (golput). Untuk mengatasi persoalan itu, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu memberi pencerahan ke masyarakat. Hal itu disampaikan Rukma Setiabudi Ketua DPRD Jateng dalam Diskusi Prime Topic dengan tema: Dinamika Pilkada Serentak, di ruang Cendana, Hotel Oak Tree Semarang, Senin (17/10).