Bisnis Konsultan Politik Masih Dikuasai Pemain Nasional

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG- Konsultan politik di tingkat lokal atau yang bermain di daerah diyakini tidak banyak memetik hasil di ajang Pilkada serentak 2018.
Pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip), Teguh Yuwono, menyatakan bisnis konsultan politik masih dikuasai pemain-pemain nasional.
"Faktor kedekatan dengan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai menjadi alasan konsultan politik lokal sulit berkembang. Sampai sekarang pengambilan keputusan percaturan politik di daerah masih diatur pada tingkat pusat," kata Teguh, kemarin.
Hal itu bisa dilihat dari pengalaman selama ini, dimana tim-tim dari konsultan politik dari Jakarta masih mendominasi proyek pilkada di daerah-daerah. "Artinya yang bermain tetap saja orang-orang konsultan politik dari Jakarta sana yang disewa oleh DPP untuk bekerja di provinsi tertentu," imbuh Teguh.
Jika pun konsultan politik lokal mendapat order dari Pilgub Jateng nanti, menurut Teguh, perannya hanya sebatas membantu kerja dari konsultan politik dari pusat. Oleh sebab itu, jika mereka ingin kebagian kue maka konsultan politik lokal harus mengepakkan sayap dengan bermain di Jakarta. "Saya yakin kok kuncinya itu di DPP," imbuhnya.
Terkait besaran tarif konsultan politik, menurut Teguh, tidak ada angka pasti. Selain itu, sifatnya juga tidak terbuka seperti di Amerika Serikat. "Kalau di Amerika lebih terbuka dan profesional. Di sana mereka declare jika menjadi konsultan politiknya si A atau si B untuk menjaga netralitas. Kalau di kita (Indonesia) kan tidak, banyak yang di bawah permukaan dan yang muncul di televisi hanya tim survei," imbuhnya.
Ia berharap konsultan politilk di tingkat Jakarta membuka diri terhadap aspek social responsibility dengan melibatkan konsultan lokal. Dengan begitu mereka juga dapat ikut berkiprah dan bekerja sehingga bisa menjadi ajang pembelajaran untuk kebaikan demokrasi ke depan.
Lebih jauh Teguh menjelaskan, tim konsultan politik dan tim survei sejatinya merupakan dua hal yang berbeda. Konsultan politik terlibat secara psikologis untuk memoles/mendesain kandidat yang dijadikan klien agar bisa menang. Tetapi tak jarang konsultan politik juga sekaligus melakukan servei. "Namun (sebenarnya) tim survei tidak terlibat dalam konsultan politik, tetapi hanya melakukan pengecekan terhadap kondisi popularitas dan peluang kalah menang seorang kandidat," imbuhnya.
Menurut Teguh, saat ini dinamika percaturan politik di Jawa Tengah masih cenderung landai. Hal itu disebabkan karena konsentrasi masih dikerahkan sepenuhnya di Pilgub Jakarta.
Harusnya satu tahun terkahir jelang hari H pemilu, suhu politik di Jawa Tengah sudah mulai menghangat. Ia memprediksi Pilgub Jateng bakal mulai memanas saat PDI Perjuangan menentukan calon usungannya.
"Karena Jateng dikuasai PDI Perjuangan maka parpol lain menunggu PDI-P menentukan pilihan, baru menyusun strategi," ujarnya.
DPP Diminta Turun Tangan

GROBOGAN– Dewan Pengurus Pusat (DPP) sejumlah partai politik yang terlibat dalam partai koalisi pengusung Bupati Grobogan agar turun tangan.
Hal ini terkait dengan kebuntuan pencalonan yang terjadi di tingkat partai koalisi. Hal itu disampaikan pengamat politik Undip, Teguh Yuwono, menyikapi kebuntuan komunikasi politik partai koalisi di daerah. ”Sesuai undangundang partai politik, partai itu sifatnya nasional. Kebuntuan di daerah bisa diselesaikan koordinasi sesama DPP,” papar dia, Senin (10/4).
KPU Perlu Beri Pencerahan Soal Pemilu

SEMARANG, suaramerdeka.com– Masih banyaknya masyarakat yang pesimis dengan hasil – hasil pemilu, perlu ada upaya membangkitkan kesadaran masyarakat sebagai pemilih dalam pemilu. Jadi diharapkan tidak ada mereka yang menjadi golongan putih (golput). Untuk mengatasi persoalan itu, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) perlu memberi pencerahan ke masyarakat. Hal itu disampaikan Rukma Setiabudi Ketua DPRD Jateng dalam Diskusi Prime Topic dengan tema: Dinamika Pilkada Serentak, di ruang Cendana, Hotel Oak Tree Semarang, Senin (17/10).
Humas Perlu Dilibatkan dalam Penyusunan Kebijakan

SALATIGA, suaramerdeka.com – Humas di semua instansi sebaiknya tidak bingung saat mejawab pertanyaan wartawan. Sebab, wartawan adalah mitra untuk menyampaikan informasi dari instansi kepada masyarakat.
Lawan Terberat Ahok Bukan Figur Tapi Para Elite Politik

Semarang - Peluang calon petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok untuk menang dalam Pilkada DKI sangat besar, karena nyaris tak ada figur yang mumpuni yang bisa dijadikan lawan terberat dalam pertarungan merebut kursi DKI 1.
Perlunya Memperbaiki Sistem Ketatanegaraan

SEMARANG, suaramerdeka.com - Memperbaiki sistem ketatanegaraan melalui UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945 menjadi kebutuhan, terutama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) agar mempunyai wewenang lebih karena selama ini seakan-akan hanya pelengkap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketua Badan Pengkajian MPR RI Bambang Sadono menyatakan, pada awalnya cita-cita membuat lembaga DPD selain sebagai ganti utusan daerah di MPR juga merupakan lembaga pengawasan dan DPR merupakan lembaga legislasi.
Politik Uang Jadi Hantu Pilkada

Semarang, Hariansemarang.com – Pakar politik dari Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono memperkirakan praktik politik uang masih menghantui pemilihan kepala daerah serentak pada bulan Februari 2017. “Regulasi pilkada serentak tidak menyediakan mekanisme yang kuat untuk menghentikan praktik politik uang (money politics),” kata Dr.Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin, Rabu sore (15/6/2016).
Menu Utama
Topik Terbaru

Tingginya Penyerapan di ...
JAKARTA, AYOSEMARANG.COMN-- Kementerian ...

Pengamat Undip Sebut ...
JAKARTA, iNews.id - Sejumlah lembaga ...
FOTO KEGIATAN
-
Berita Terakhir
-
Berita Populer