Pengamat: Interpelasi DPR Hanya Untuk Klarifikasi Kebijakan

Semarang, 25/11 (BeritaJateng.Net) – Pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono menilai usulan interpelasi DPR atas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) hanya untuk mengklarifikasi kebijakan.

Ger-geran Bahas Jokowi Teguh Yuwono Raih Gelar Doktor

SIDANG promosi doktor yang biasanya senyap, serius, dan dingin, berubah menjadi ger-geran. Pasalnya, sang promovendus, dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Diponegoro Drs Teguh Yuwono MPolAdmin tampil tangkas dan penuh canda dalam menjawab pertanyaan para penguji. Penguji pun mengajukan banyak pertanyaan provokatif.

SURVEI MAGISTER ILMU POLITIK UNDIP: Ganjar Harus Tingkatkan Koordinasi dengan Pemkab

Solopos.com, SEMARANG — Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo disarankan meningkatkan koordinasi dengan jajaran bupati dan wali kota. Saran itu disampaikan pengamat politik Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono menyusul dipublikasikannya hasil survei Magister Ilmu Politik Undip.

Pengamat Politik Undip Teguh Yuwono: “Potong Generasi Mengebiri Karier Bintang 3”

Semarang – Kisruh mengenai pengangkatan Kapolri Budi Gunawan (BG) yang terkena dugaan gratifikasi menimbulkan berbagai implikasi di lapangan. Berbagai solusi pun muncul dari banyak kalangan. Salah satunya berasal dari anggota komisi III DPR RI Nasir Jamil tentang wacana potong satu generasi di tubuh Polri.

Menurut Survei UNDIP Semarang Pilih Caleg Pemberi Imbalan

Hasil survei dosen dan mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang terhadap Pemilu 2014, hasilnya cukup mencengangkan. Ternyata, ada sekitar 70 persen warga Jawa Tengah masih berpikir pragmatis pada Pemilu 2014 mendatang. Pemilih di Jawa Tengah mengaku akan memilih jika ada imbalan atau janji-janji tertentu dari para caleg yang akan dipilih.

Teguh Yuwono: Menciptakan Kabinet Ramping itu Tidak Mudah

Pengamat Politik Undip, Teguh Yuwono

TRIBUNJATENG.COM, SEMARANG

Menurut penilaian saya, postur kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla yang tetap mempertahankan jumlah 34 kementerian mencerminkan realitas sebenarnya dalam politik.