• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kerap Dikaitkan dengan Kasus e-KTP, Ganjar Diprediksi Mulus Pimpin Jateng Lagi

 

SEMARANG - Daerah Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai basis PDIP atau bisa disebut "kandang banteng". Pemilihan Gubernur Jawa Tengah yang akan berlangsung tahun depan sepertinya akan memuluskan Ganjar Pranowo menduduki orang nomor satu di Jateng bila dimajukan lagi oleh PDIP.

Pengamat politik asal Universitas Diponegoro (Undip), Teguh Yuwono, mengatakan PDIP memiliki basis massa yang kuat di Jateng. Terbukti sudah empat nama yang diusung PDIP, yakni Mardiyanto, Ali Mufiz, Bibit Waluyo, dan Ganjar berturut-turut bisa mulus melenggang duduk di kursi gubernur.

Popularitas dan elektabilitas Ganjar Pranowo menjadi modal kuat dalam konstestasi Pemilihan Gubernur Jateng 2018. Meski nama politikus PDIP itu kerap disebut-sebut tersangkut kasus korupsi e-KTP, namun tak menyurutkan tingkat kepercayaan para pemilih.

“Rakyat tidak percaya Ganjar tersangkut kasus e-KTP, sebanyak 78 persen. Angka yang lumayan besar di atas 75 persen. Artinya rakyat tidak terpengaruh dengan kasus hukum Ganjar. Apalagi pemilih di Jateng itu pemilih tradisional, jadi kalau dulu pilih PDIP besok juga akan PDIP,” kata Teguh, Senin (13/11/2017).

Dominasi PDIP di Jateng mengakibatkan partai lain harus berhitung lebih cermat untuk melancarkan strategi politik. Apalagi, hanya partai besutan Megawati Soekarnoputri itu yang bisa mengusung calon sendiri untuk maju di Pilgub Jateng.

“Pertarungan sebetulnya cuma di internal PDIP saja. Sebetulnya Pilgub Jateng selesai jika rekomendasi (PDIP) selesai,” pungkasnya. (feb)

Sumber: https://news.okezone.com/read/2017/11/13/340/1813384/kerap-dikaitkan-dengan-kasus-e-ktp-ganjar-diprediksi-mulus-pimpin-jateng-lagi

 

Menanti Sang Patriot Di Balik Gelar Pahlawan

 

Menumbuhkembangkan semangat kepahlawanan, kepatriotan, dan kejuangan setiap orang untuk kemajuan dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu tujuan penganugerahan gelar pahlawan nasional.

Selain itu, pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan kepada mereka yang berhak juga menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara.

Tujuan lainnya, sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, yakni menghargai jasa setiap orang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi yang telah mendarmabaktikan diri dan berjasa besar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan harus benar-benar selektif meski badan yang beranggotakan tujuh orang ini bisa memberikan pertimbangan kepada Presiden RI Joko Widodo mengenai pencabutan tanda jasa dan tanda kehormatan.

Sebelum penerbitan Keputusan Presiden RI Nomor 115/TK/TAHUN 2017 tanggal 6 November 2017 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional, misalnya, Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan telah meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan, serta memberikan pertimbangan mengenai pemberian gelar tersebut.

Selanjutnya, Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Kamis (9-11-2017), secara resmi menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada ahli waris dari empat tokoh, yakni T.G.K.H. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dari Nusa Tenggara Barat (NTB), Laksamana Malahayati dari Provinsi Aceh, Sultan Mahmud Riayat Syah dari Kepulauan Riau, dan Lafran Pane dari Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagaimana diberitakan Antara sebelumnya, Kamis (9/11), keempat tokoh tersebut dianggap pernah memimpin dan berjuang dengan mengangkat senjata atau perjuangan politik untuk merebut, mempertahankan, mengisi kemerdekaan, dan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Para tokoh itu dianggap tidak pernah menyerah kepada musuh dalam perjuangan, mengabdi, dan berjuang sepanjang hidupnya, bahkan melebihi tugas yang diembannya, pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara, hingga pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Mereka juga dianggap punya konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi hingga perjuangannya dinilai berdampak luas di tengah masyarakat.

Nasib Dua Tokoh Nama dua tokoh yang santer menjadi pembicaraan di publik setiap menjelang peringatan Hari Pahlawan Nasional sejak beberapa tahun lalu, tidak masuk dalam daftar penerima gelar pahlawan nasional.

Baik Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto maupun Kiai Haji Abdurrahman Wahid, pada tahun ini namanya belum masuk dalam daftar penerima gelar tersebut meski sejumlah pihak menganggap dua tokoh itu layak.

Pak Harto, sapaan akrab presiden ke-2 RI H.M. Soeharto, menurut anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Sudadi, sangat layak mendapat gelar Pahlawan Nasional. Begitu pula, Gus Dur–sapaan akrab presiden ke-4 RI K.H. Abdurrahman Wahid–juga layak menerimanya. Keduanya memiliki kelebihannnya masing-masing.

Sementara itu, Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Diponegoro Semarang Dr.Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. menilai pemberian gelar pahlawan kepada Pak Harto menunjukkan Indonesia bangsa pemaaf, bukan pendendam.

Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Pak Harto bukan merupakan bentuk rekonsiliasi, melainkan sebuah wujud rasa terima kasih bangsa atas kontribusi beliau. Apalagi, pemberian gelar itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Di dalam Pasal 1 Angka 4 disebutkan bahwa pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Sejelek apa pun pria kelahiran Kemusuk, Argomulyo, Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 8 Juni 1921, menurut Teguh Yuwono, kontribusinya untuk bangsa dan negara tetap besar.

“Pak Harto pada masa pemerintahnya (1967 s.d. 1998) disegani baik pada tingkat nasional maupun internasional,” katanya ketika merespons perlu-tidaknya Pemerintah memberi gelar pahlawan kepada Pak Harto yang wafat di Jakarta, 27 Januari 2008.

Semasa hidupnya, kata Teguh, nama Letnan Kolonel Soeharto tidak lepas dari perang merebut kembali Ibu Kota Republik Indonesia, Yogyakarta, 1 Maret 1949, atau dikenal dengan istilah “Serangan Umum 1 Maret 1949”.

Menurut dia, masih relatif banyak hal yang telah dilakukan Pak Harto demi bangsa ini. Misalnya, berhasil menegaskan eksistensi Indonesia sebagai bangsa yang besar.

Jasa Sang Tokoh Situs infoindonesiakita.com mencatat jasa-jasa-Pak Harto, antara lain, membangun 999 masjid Amal Bakti Muslim Pancasila, memberikan lahan pertanian dan perkebunan bagi jutaan petani lewat program Transmigrasi berikut uang saku hingga setahun penuh.

Selain itu, membangun berbagai tol, seperti Jagorawi, Anyer, dan Cikampek, kemudian membangun Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Soekarno Hatta, memberikan beasiswa Supersemar bagi jutaan siswa dan mahasiswa di seluruh Indonesia.

Membangun dan mengembangkan BUMN, seperti Pertamina, Elnusa, Garuda, Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), PT Industri Kereta Api (Inka), PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia, dan sebagainya sehingga bangsa Indonesia bisa membuat kapal dan pesawat sendiri.

Begitu pula, Gus Dur. Web muslimoderat.net mencatat ada enam jasa mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu, yakni sebagai Bapak Tionghoa Indonesia, beberapa kali menyelamatkan tenaga kerja Indonesia (TKI) dari kematian, pernah menampung puluhan TKI yang dideportasi, mendirikan serikat buruh pada masa mencekam, dan membuat peraturan yang proburuh.

Alasan kenapa belum dianugerahi gelar pahlawan nasional? Wakil Ketua Dewan Gelar Jimly Asshiddiqie, sebagaimana yang diwartakan news.okezone.com pada hari Jumat (27/11), menegaskan bahwa pemerintah lebih memilih pahlawan yang berasal dari abad ke-17 dan abad ke-18. Jadi, bukan lantaran tokoh itu tidak memiliki kualifikasi.

Dewan Gelar (bisa dikatakan) selektif dan profesional dalam menentukan siapa saja yang akan mendapat gelar tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa Wiranto yang notabene Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pernah menjabat jabatan yang sama pada era pemerintahan Gus Dur.

Di sisi lain, posisi Ketua Umum Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) adalah Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa yang pernah sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada zaman Gus Dur. Tim ini yang mengajukan nama calon pahlawan nasional kepada kepada Presiden RI melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan guna mendapatkan persetujuan penganugerahan pahlawan nasional.

Publik juga tahu bahwa Wiranto pada masa pemerintahan Presiden H.M. Soeharto pernah sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan, Panglima ABRI, bahkan sebelumnya pernah sebagai ajudan presiden ke-2 RI itu.

Namun, yang lebih penting dalam penganugerahan gelar pahlawan nasional adalah melahirkan patriot-patriot baru. Makin cinta tanah air, makin tinggi daya juang anak bangsa ini untuk kemajuan dan kejayaan NKRI.

Sumber: https://legaleraindonesia.com/menanti-sang-patriot-di-balik-gelar-pahlawan/

Pengamat: Pilgub Jateng Terkesan Sepi karena Kuatnya Dominasi PDIP

 

Semarang - Suasana menjelang Pilgub Jateng terkesan relatif sepi dibandingkan dengan Pilgub di Jawa Barat atau bahkan DKI. Salah satu penyebabnya, karena kuatnya dominasi PDIP di daerah yang disebut-sebut "kandang Banteng" tersebut.

"Dominasi PDIP di Jateng masih sangat kuat. Hal itu membuat parpol-parpol lain tak cukup nyalinya untuk bertarung melawan calon yang diusung PDIP," demikian ditegaskan analis politik dan kebijakan publik dari Universitas Diponegoro Teguh Yuwono kepada Suara Pembaruan di Semarang, Jumat (27/10).

Menurut Teguh, dominasi partai berlambang banteng moncong putih di Jawa Tengah itu terbilang sangat kuat, terbukti dari pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang telah digelar beberapa waktu lalu.

"Hingga kini, baru PDIP yang menggelar pendaftaran dan diikuti banyak kandidat. Sedangkan parpol lain tak punya nyali untuk membuka pendaftaran," tegas dosen Magister Ilmu Politik Undip ini.

Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Pembangunan Daerah (LPPD) ini menegaskan, ciutnya nyali parpol-parpol lain itu juga disebabkan karena majunya kembali petahana, yakni Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko dalam Pilgub Jateng tahun depan.

"Secara faktual, petahana yang maju kembali, 80 persen pasti kembali menang. Ditambah lagi, elektabilitas petahana yang masih tinggi. Elektabilitas Ganjar Pranowo saat ini berada di angka 54 persen. Itu sangat tinggi, dan sulit ditandingi calon lain," tegasnya.

Teguh menilai, tingginya elektabilitas Ganjar membuat posisi partai lain sulit. Gerindra yang sudah mulai memunculkan nama Sudirman Said pun belum mampu menandingi Ganjar.

"Elektabilitas dan popularitas Sudirman Said masih sangat kecil, jauh sekali dibandingkan elektabilitas dan popularitas Ganjar. Popularitas Ganjar mencapai 80 persen," tegasnya.

Meski Ganjar digoyang isu dugaan korupsi E-KTP, namun berdasarkan survei Populi Center pada Mei 2017 lalu, sebanyak 40,9 persen masyarakat Jateng menyatakan tidak percaya orang nomor satu di Jateng itu terlibat.

Banyaknya masyarakat Jateng yang tidak percaya keterlibatan Ganjar dalam dugaan kasus korupsi E-KTP itu berbanding lurus dengan elektabilitas Ganjar yang masih tinggi.

Saat ditanya apakah koalisi Gerindra-PKS yang menang dalam Pilkada DKI akan kembali mengulang sukses di Pilkada Jateng, Teguh menegaskan, hal itu mustahil.

"Pilkada DKI berbeda dengan Pilkada Jateng. Di Jateng, pengaruh sosmed sangat kecil hanya lima persen. Loyalitas rakyat Jateng terhadap PDIP pun sangat tinggi. Maka, dominasi PDIP sangat kuat, sehingga nyaris tak ada figur yang mampu menandingi calon yang diusung PDIP," tegasnya.

Sumber: http://teguhyuwonoundip.com/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit

 

Akademisi: gelar pahlawan Soeharto tunjukkan bangsa pemaaf

Semarang (ANTARA News) - Pemberian gelar pahlawan kepada Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto menunjukkan Indonesia bangsa pemaaf, bukan pendendam, kata Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono.

Menjawab pertanyaan Antara ketika merespons perlu-tidaknya Pemerintah memberi gelar Pahlawan kepada Pak Harto di Semarang, Selasa, Dr.Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. berpendapat bahwa pemberian gelar pahlawan nasional kepada Pak Harto (sapaan akrab presiden ke-2 RI H.M. Seoharto) bukan merupakan bentuk rekonsiliasi, melainkan sebuah wujud rasa terima kasih bangsa atas kontribusinya kepada bangsa dan negara.

Apalagi, lanjut Teguh Yuwono, pemberian gelar itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Di dalam Pasal Pasal 1 Angka 4 disebutkan," Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia."

Menurut Teguh Yuwono, sejelek apa pun pria kelahiran Kemusuk, Argomulyo, Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 8 Juni 1921 dan wafat di Jakarta, 27 Januari 2008, itu kontribusinya untuk bangsa dan negara tetap besar. 

"Pak Harto pada masa pemerintahnya (1967 sampai 1998) disegani, baik pada tingkat nasional maupun internasional," katanya.

Semasa hidupnya, kata Teguh, nama Letnan Kolonel Soeharto tidak lepas dari perang merebut kembali Ibu Kota Republik Indonesia, Yogyakarta atau dikenal dengan istilah "Serangan Umum 1 Maret 1949".

Menurut dia, masih relatif banyak hal yang telah dilakukan Pak Harto demi bangsa ini. Misalnya, berhasil menegaskan eksistensi Indonesia sebagai bangsa yang besar. 

(T.D007/S023)

Editor: Ruslan Burhan

Workshop Metodologi Penelitian Ilmu Politik

 

 Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro (MIP Undip) menyelenggarakan Workshop pada Selasa, 10 Oktober 2017 bertempat di Hotel Grasia Semarang.     Acara yang bertemakan tentang “Workshop Metodologi Penelitian Ilmu Politik” menghadirkan pembicara Prof. Dr. Purwo Santoso, MA dan I Made Sukresna,   SE, M.Si, Ph.D yang dimoderatori oleh Dr. Laila Kholid Alfirdaus, S.IP, MPP dan Dra. Fitriyah, MA.

  Acara workshop tersebut dibuka oleh Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik FISIP Undip. Dalam   sambutannya Teguh berpesan kepada para mahasiswa yang menghadiri acara tersebut untuk memanfaatkan kesempatan bertemu para pakar   penelitian kualitatif dan kuantitatif. “Saya berpesan dan berharap kepada para mahasiswa S2 Magister Ilmu Politik dan S3 Doktor Ilmu Sosial agar   memanfaatkan momen-momen seperti ini, bisa bertemu langsung dengan pakar penelitian di Indonesia baik Prof. Purwo yang berasal dari UGM     maupun Pak Made dari Undip”, pesan Teguh kepada para peserta workshop yang dihadiri oleh mahasiswa MIP dan DIS FISIP Undip.

  Pemaparan pertama mendiskusikans secara langsung kondisi empiris penelitian di lapangan. Dalam pemaparannya Prof. Purwo Santoso berdiskusi   langsung dengan peserta dan memaparkan langsung materi berdasarkan tema yang diajukan oleh para peserta. “Memang saya sengaja tidak       menyiapkan slide untuk pemaparan, saya tidak terbiasa mengajar mahasiswa dengan pemaparan yang berupa tayangan, lebih enak langsung dengan   studi kasus, ya seperti ini”, jelasnya. “Inti dari tulisan itu adalah penggunaan teori. Jadi teori adalah sesuatu hal untuk membantu peneliti berpikir logis.   Selain itu adanya BAB 1, 2, 3 dan sebagainya bukan ditentukan oleh aturan tertulis dari buku bimbingan tapi ditentukan oleh teori yang dipakai”,   tambahnya dalam closing statement.

Pemaparan dilengkapi oleh I Made yang melengkapi dengan pemaparan penggunaan metode kuantitatif dalam Ilmu Politik. “Penelitian kuantitatif sifatnya meluas dan penelitian kualitatif itu mendalam. Dalam Ilmu Politik kebanyakan kasus penelitian kuantitatif seperti marketing politik dan ada juga keputusan memilih pada responden terhadap pilihan politiknya yang dipengaruhi beberapa faktor”, jelasnya.

Kegiatan workshop ini dilakukan dalam rangka memberikan wawasan bagi mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Politik pada Prodi Magister Ilmu Politik FISIP Undip.

 

FOTO KEGIATAN

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

LPPD Research Institute

LPPD Research Institute merupakan Lembaga Pengkajian Pembangunan Daerah yang berada di Jawa Tengah. Researching, Consulting, Training and Publishing. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin sebagai Direktur Eksekutif.

APSIPI

Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (APSIPI) dibentuk sebagai hasil dari SIMPOSIUM NASIONAL PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN Se-INDONESIA pada tanggal 23-24 November 2014 di Hotel Narapati Bandung yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran [ more detail ]

Link Terkait

   

 

Artikel Populer

Publikasi Populer

Kontak

Info kontak:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kantor: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip