• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Sistem Pemilu 2019 Tekan Potensi Konflik

PUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono mengatakan metode konversi suara sainte lague yang digunakan pada Pemilihan Umum 2019 menjadikan potensi konfliknya rendah. Alumnus Flinders University Australia itu berpendapat sistem pemilihan umum (pemilu) sebelumnya seperti pada Pemilu 2004 justru memiliki tingkat konflik tinggi.

Ia mengatakan sistem pemilihan umum mendatang menerapkan metode yang berbeda dengan Pemilu 2014. Akan tetapi, sistemnya sama-sama habis dibagi di dapil, atau suara habis di dapil.

"Begitu di dapil penghitungan selesai, kursinya selesai. Mana yang lebih bagus, tergantung dengan sistem yang dipilih. Sebetulnya bukan soal bagus atau tidak, melainkan setiap sistem punya konsekuensi sendiri-sendiri," kata dia di Semarang, Ahad (4/3).

Dia menerangkan sistem pada Pemilu 2019 adalah suara habis di dapil, tetapi metodenya menggunakan sainte lague atau sistem peringkat sesuai Pasal 420 UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum. "Kursinya ada tujuh, misalnya, peringkat satu sampai dengan tujuh yang dapat kursi. Peringkat yang lain yang tidak dapat kursi," katanya.

Sementara sistem pada Pemilu 2014, suaranya tidak berdasarkan peringkat, tetapi berdasarkan bilangan pembagi pemilihan (BPP). Misalnya, angka BPP di sebuah daerah pemilihan (dapil) 1.000 suara. 

Artinya, sebuah partai mendapat satu kursi kalau meraih 1.000 suara. Calon legislatif juga akan lolos kalau berhasil meraih 1.000 suara. 

"Mana yang baik atau mana yang buruk. Semuanya punya kelemahan, tergantung bagaimana sistem itu didesain untuk mengantisipasi supaya suara hilang makin kecil. Prinsipnya suara kecil bisa dihitung, tidak dibuang begitu saja,” kata dia. 

Kalau secara akademik, menurut dia, sistem pada Pemilu 2014 dan 2019 dengan sistem konversi suara habis di dapil lebih bagus dibandingkan sistem dengan stembus-accord atau suara sisa. Dia menceritakan sistem pada Pemilu 2004 menerapkan stembus-accord (penggabungan sisa suara) sehingga memiliki tingkat konflik tinggi. 

Teguh menjelaskan potensi konflik suara sisa di daerah pemilihan (dapil) lebih tinggi meskipun pasal 107 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD ada ketentuan yang menyebutkan partai politik peserta pemilu tidak dibenarkan mengadakan perjanjian penggabungan sisa suara. 

"Jadi, kalau ditanyakan mana yang lebih bagus untuk pembangunan demokrasi di Tanah Air, ya, sistem sekarang ini, yang habis di dapil," katanya.

Ia lantas memaparkan kelebihan sistem pada Pemilu 2019, yakni potensi konfliknya rendah, realitas dukungan di dapil, dan penghitungannya tidak rumit karena tidak terdapat sisa suara di dapil. Dengan memperoleh dukungan di dapil, lanjut dia, calon anggota legislatif bersangkutan memiliki akar keterwakilan di tengah rakyat.

Hal itu berbeda dengan stembus-accord yang tingkat kerumitannya tinggi, yakni ada suara sisa, harus ditarik ke dapil atasnya. "Suaranya nanti habis di provinsi. Itu biasanya potensi konflik lebih tinggi, kerumitannya lebih tinggi, dan tingkat keterwakilannya rendah," ucap Teguh.

Sumber: http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/18/03/04/p51qpi428-sistem-pemilu-2019-tekan-potensi-konflik

 

Pemilu 2019 Dinilai Akademisi Undip Tekan Potensi Konflik

Semarangpos.com SEMARANG — Metode konversi suara sainte lagueyang digunakan pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 menjadikan potensi konfliknya rendah. Penilaian itu dikemukakan Ketua Program Magister Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Teguh Yuwono di Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (4/3/2018).

Alumnus Flinders University Australia itu berpendapat bahwa sistem pemilihan umum sebelumnya, misalnya Pemilu 2004 yang menerapkan stembus-accord atau penggabungan sisa suara, justru tingkat konfliknya tinggi. Suara sisa di daerah pemilihan (dapil), menurut Teguh, potensi konfliknya lebih tinggi meskipun dalam UU No. 12/2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD ada ketentuan yang menyebutkan partai politik peserta pemilu tidak dibenarkan mengadakan perjanjian penggabungan sisa suara (vide Pasal 107).

Ia mengatakan bahwa sistem pemilihan umum mendatang dengan Pemilu 2014 berbeda metodenya. Akan tetapi, sistemnya sama-sama habis dibagi di dapil, atau suara habis di dapil. “Begitu di dapil penghitungan selesai, kursinya selesai,” tegasnya.

“Mana yang lebih bagus, tergantung dengan sistem yang dipilih. Sebetulnya bukan soal bagus atau tidak, melainkan setiap sistem punya konsekuensi sendiri-sendiri,” katanya.

Sistem pada Pemilu 2019, lanjut dia, konsekuensinya adalah suara habis di dapil. Akan tetapi, sistemnya menggunakan sainte lague, sistemnya peringkat (vide Pasal 420, UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum. “Kursinya ada tujuh, misalnya, peringkat satu sampai dengan tujuh yang dapat kursi. Peringkat yang lain yang tidak dapat kursi,” katanya.

Kalau sistem yang lama, suaranya tidak berdasarkan peringkat 1, 2, 3, dan seterusnya (sesuai dengan jumlah kursi yang tersedia di masing-masing dapil), tetapi berdasarkan bilangan pembagi pemilihan (BPP). Angka BPP-nya 1.000 suara, misalnya, bila meraih 1.000 suara, partai tersebut meraih satu kursi.

“Mana yang baik atau mana yang buruk” kata Teguh, “Semuanya punya kelemahan, tergantung bagaimana sistem itu didesain untuk mengantisipasi supaya suara hilang makin kecil. Prinsipnya suara kecil bisa dihitung, tidak dibuang begitu saja.” Kalau secara akademik, menurut dia, lebih bagus pada Pemilu 2014 dan 2019 dengan sistem konversi suara habis di dapil, bukan ada stembus-accord atau suara sisa.

“Jadi, kalau ditanyakan mana yang lebih bagus untuk pembangunan demokrasi di Tanah Air, ya, sistem sekarang ini, yang habis di dapil,” katanya.

Ia lantas memaparkan kelebihan sistem pada Pemilu 2019, yakni potensi konfliknya rendah, realitas dukungan di dapil, dan penghitungannya tidak rumit karena tidak terdapat sisa suara di dapil. Dengan memperoleh dukungan di dapil, lanjut dia, calon anggota legislatif bersangkutan memiliki akar keterwakilan di tengah rakyat.

Hal itu berbeda dengan stembus-accord yang tingkat kerumitannya tinggi, yakni ada suara sisa, harus ditarik ke dapil atasnya. “Suaranya nanti habis di provinsi. Itu biasanya potensi konflik lebih tinggi, kerumitannya lebih tinggi, dan tingkat keterwakilannya rendah,” ucap Teguh.

Kerap Dikaitkan dengan Kasus e-KTP, Ganjar Diprediksi Mulus Pimpin Jateng Lagi

 

SEMARANG - Daerah Jawa Tengah selama ini dikenal sebagai basis PDIP atau bisa disebut "kandang banteng". Pemilihan Gubernur Jawa Tengah yang akan berlangsung tahun depan sepertinya akan memuluskan Ganjar Pranowo menduduki orang nomor satu di Jateng bila dimajukan lagi oleh PDIP.

Pengamat politik asal Universitas Diponegoro (Undip), Teguh Yuwono, mengatakan PDIP memiliki basis massa yang kuat di Jateng. Terbukti sudah empat nama yang diusung PDIP, yakni Mardiyanto, Ali Mufiz, Bibit Waluyo, dan Ganjar berturut-turut bisa mulus melenggang duduk di kursi gubernur.

Popularitas dan elektabilitas Ganjar Pranowo menjadi modal kuat dalam konstestasi Pemilihan Gubernur Jateng 2018. Meski nama politikus PDIP itu kerap disebut-sebut tersangkut kasus korupsi e-KTP, namun tak menyurutkan tingkat kepercayaan para pemilih.

“Rakyat tidak percaya Ganjar tersangkut kasus e-KTP, sebanyak 78 persen. Angka yang lumayan besar di atas 75 persen. Artinya rakyat tidak terpengaruh dengan kasus hukum Ganjar. Apalagi pemilih di Jateng itu pemilih tradisional, jadi kalau dulu pilih PDIP besok juga akan PDIP,” kata Teguh, Senin (13/11/2017).

Dominasi PDIP di Jateng mengakibatkan partai lain harus berhitung lebih cermat untuk melancarkan strategi politik. Apalagi, hanya partai besutan Megawati Soekarnoputri itu yang bisa mengusung calon sendiri untuk maju di Pilgub Jateng.

“Pertarungan sebetulnya cuma di internal PDIP saja. Sebetulnya Pilgub Jateng selesai jika rekomendasi (PDIP) selesai,” pungkasnya. (feb)

Sumber: https://news.okezone.com/read/2017/11/13/340/1813384/kerap-dikaitkan-dengan-kasus-e-ktp-ganjar-diprediksi-mulus-pimpin-jateng-lagi

Survei Forum Jateng Gayeng Ungkap 87% Pemilih Gemari Politik Uang

  

Solopos.com, SEMARANG — Survei yang dilakukan Forum Jateng Gayeng (FJG) mengungkapkan 87% pemilih di Jawa Tengah baru akan menggunakan hak pilih mereka setelah mendapatkan uang dari peserta pemilihan umum kepala daerah (pilkada). Nilai uang yang mereka inginkan berkisar Rp20.000/orang hingga Rp100.000/orang.

Kenyataan mengejutkan tentang gemarnya warga Jateng dengan money politics atau politik uang itu diungkapkan Ketua Forum Jateng Gayeng (FJG), Ahmad Robani Albar, Sabtu (20/1/2018). “Berdasarkan survei kami 87% pemilih itu mau memilih karena dikasih uang. Sisanya yang 13% itu rata-rata karena kenal, memiliki hubungan saudara dan sebagainya,” paparnya.

Menurut Ahmad Robani Albar, survei dilakukan di seluruh daerah provinsi Jateng dengan melibatkan jajaran pengurus Forum Jateng Gayeng (FJG). Sementara sampel yang menjadi responden adalah semua lapisan masyarakat baik pekerja formal maupun nonformal.

“Kami punya pengurus se-Jateng dan semua pengurus terjun ke masyarakat mengadakan survei ke masyarakat, baik di jalanan maupun mal. Mulai dari tukang becak dan sebagainya. Pertanyaan kami sederhana, ‘Pak/Bu seandainya ada pilgub Bapak/Ibu pilih siapa?’ Rata-rata mau mencoblos jika ada yang ngasih uang,” jelasnya sebagaimana dipublikasikan laman aneka berita Okezone.com.

Seperti kerap diberitakan, terdapat dua pasangan calon yang akan maju dalam perhelatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Jateng sebagai rangkaian pilkada serentak 2018. Keduanya adalah Ganjar Pranowo dan Taj Yasin yang diusung PDIP, PPP, Nasdem, dan Demokrat, serta Sudirman Said dan Ida Fauziyah yang diusung Partai Gerindra, PKB, PKS, dan PAN.

Pengamat politik dari Universitas Diponegoro (Undip), Teguh Yuwono, mengatakan pertarungan dua pasangan di Pilgub Jateng akan sengit, karena keduanya memiliki dukungan partai yang sama kuat. “Kalau dilihat dari partai pengusung, saya kira fifty-fifty. Tapi kan penentuan kalah dan menang tidak berbanding lurus dengan jumlah parpol pengusung. Pemilu dengan pilkada itu beda karena ada pertarungan figur di sana,” ujarnya.

Dia mengatakan, figur-figur peserta pilkada atau tepatnya Pilgub Jateng 2018 juga memiliki kekuatan berimbang sehingga berpotensi menarik perhatian pemilih. “Kompetisi ini [pilkada] banyak aspek, tak hanya partai tetapi juga figur. Dinamika pemilih itu kan selalu berkembang setiap saat, karena itu harus didorong supaya bisa lebih kreatif dalam melakukan proses terhadap pemilihan figur,” ulasnya.

Untuk itu masing-masing koalisi parpol harus bekerja keras untuk mengenalkan paslon yang diusung agar menarik simpati pemilih. “Bagaimana rakyat mau membeli [memilih] bukan itu [paslon] bisa dijual atau tidak. Jika barang enggak bagus amat tapi pembeli suka ya tetap dibeli.”

Sumber: http://www.solopos.com/2018/01/22/pilkada-2018-survei-forum-jateng-gayeng-ungkap-87-pemilih-gemari-politik-uang-887128

Menanti Sang Patriot Di Balik Gelar Pahlawan

 

Menumbuhkembangkan semangat kepahlawanan, kepatriotan, dan kejuangan setiap orang untuk kemajuan dan kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah salah satu tujuan penganugerahan gelar pahlawan nasional.

Selain itu, pemberian gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan kepada mereka yang berhak juga menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan bangsa dan negara.

Tujuan lainnya, sebagaimana termaktub di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, yakni menghargai jasa setiap orang, kesatuan, institusi pemerintah, atau organisasi yang telah mendarmabaktikan diri dan berjasa besar dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Oleh karena itu, Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan harus benar-benar selektif meski badan yang beranggotakan tujuh orang ini bisa memberikan pertimbangan kepada Presiden RI Joko Widodo mengenai pencabutan tanda jasa dan tanda kehormatan.

Sebelum penerbitan Keputusan Presiden RI Nomor 115/TK/TAHUN 2017 tanggal 6 November 2017 tentang Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional, misalnya, Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan telah meneliti, membahas, dan memverifikasi usulan, serta memberikan pertimbangan mengenai pemberian gelar tersebut.

Selanjutnya, Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara Jakarta, Kamis (9-11-2017), secara resmi menganugerahkan Gelar Pahlawan Nasional kepada ahli waris dari empat tokoh, yakni T.G.K.H. Muhammad Zainuddin Abdul Madjid dari Nusa Tenggara Barat (NTB), Laksamana Malahayati dari Provinsi Aceh, Sultan Mahmud Riayat Syah dari Kepulauan Riau, dan Lafran Pane dari Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sebagaimana diberitakan Antara sebelumnya, Kamis (9/11), keempat tokoh tersebut dianggap pernah memimpin dan berjuang dengan mengangkat senjata atau perjuangan politik untuk merebut, mempertahankan, mengisi kemerdekaan, dan mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Para tokoh itu dianggap tidak pernah menyerah kepada musuh dalam perjuangan, mengabdi, dan berjuang sepanjang hidupnya, bahkan melebihi tugas yang diembannya, pernah melahirkan gagasan atau pemikiran besar yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara, hingga pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas atau meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

Mereka juga dianggap punya konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi hingga perjuangannya dinilai berdampak luas di tengah masyarakat.

Nasib Dua Tokoh Nama dua tokoh yang santer menjadi pembicaraan di publik setiap menjelang peringatan Hari Pahlawan Nasional sejak beberapa tahun lalu, tidak masuk dalam daftar penerima gelar pahlawan nasional.

Baik Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto maupun Kiai Haji Abdurrahman Wahid, pada tahun ini namanya belum masuk dalam daftar penerima gelar tersebut meski sejumlah pihak menganggap dua tokoh itu layak.

Pak Harto, sapaan akrab presiden ke-2 RI H.M. Soeharto, menurut anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) Sudadi, sangat layak mendapat gelar Pahlawan Nasional. Begitu pula, Gus Dur–sapaan akrab presiden ke-4 RI K.H. Abdurrahman Wahid–juga layak menerimanya. Keduanya memiliki kelebihannnya masing-masing.

Sementara itu, Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Diponegoro Semarang Dr.Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. menilai pemberian gelar pahlawan kepada Pak Harto menunjukkan Indonesia bangsa pemaaf, bukan pendendam.

Pemberian gelar pahlawan nasional kepada Pak Harto bukan merupakan bentuk rekonsiliasi, melainkan sebuah wujud rasa terima kasih bangsa atas kontribusi beliau. Apalagi, pemberian gelar itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan.

Di dalam Pasal 1 Angka 4 disebutkan bahwa pahlawan nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia.

Sejelek apa pun pria kelahiran Kemusuk, Argomulyo, Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 8 Juni 1921, menurut Teguh Yuwono, kontribusinya untuk bangsa dan negara tetap besar.

“Pak Harto pada masa pemerintahnya (1967 s.d. 1998) disegani baik pada tingkat nasional maupun internasional,” katanya ketika merespons perlu-tidaknya Pemerintah memberi gelar pahlawan kepada Pak Harto yang wafat di Jakarta, 27 Januari 2008.

Semasa hidupnya, kata Teguh, nama Letnan Kolonel Soeharto tidak lepas dari perang merebut kembali Ibu Kota Republik Indonesia, Yogyakarta, 1 Maret 1949, atau dikenal dengan istilah “Serangan Umum 1 Maret 1949”.

Menurut dia, masih relatif banyak hal yang telah dilakukan Pak Harto demi bangsa ini. Misalnya, berhasil menegaskan eksistensi Indonesia sebagai bangsa yang besar.

Jasa Sang Tokoh Situs infoindonesiakita.com mencatat jasa-jasa-Pak Harto, antara lain, membangun 999 masjid Amal Bakti Muslim Pancasila, memberikan lahan pertanian dan perkebunan bagi jutaan petani lewat program Transmigrasi berikut uang saku hingga setahun penuh.

Selain itu, membangun berbagai tol, seperti Jagorawi, Anyer, dan Cikampek, kemudian membangun Pelabuhan Tanjung Priok dan Bandara Soekarno Hatta, memberikan beasiswa Supersemar bagi jutaan siswa dan mahasiswa di seluruh Indonesia.

Membangun dan mengembangkan BUMN, seperti Pertamina, Elnusa, Garuda, Industri Pesawat Terbang Nusantara (IPTN), PT Industri Kereta Api (Inka), PT Penataran Angkatan Laut (PAL) Indonesia, dan sebagainya sehingga bangsa Indonesia bisa membuat kapal dan pesawat sendiri.

Begitu pula, Gus Dur. Web muslimoderat.net mencatat ada enam jasa mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu, yakni sebagai Bapak Tionghoa Indonesia, beberapa kali menyelamatkan tenaga kerja Indonesia (TKI) dari kematian, pernah menampung puluhan TKI yang dideportasi, mendirikan serikat buruh pada masa mencekam, dan membuat peraturan yang proburuh.

Alasan kenapa belum dianugerahi gelar pahlawan nasional? Wakil Ketua Dewan Gelar Jimly Asshiddiqie, sebagaimana yang diwartakan news.okezone.com pada hari Jumat (27/11), menegaskan bahwa pemerintah lebih memilih pahlawan yang berasal dari abad ke-17 dan abad ke-18. Jadi, bukan lantaran tokoh itu tidak memiliki kualifikasi.

Dewan Gelar (bisa dikatakan) selektif dan profesional dalam menentukan siapa saja yang akan mendapat gelar tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa Wiranto yang notabene Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pernah menjabat jabatan yang sama pada era pemerintahan Gus Dur.

Di sisi lain, posisi Ketua Umum Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Pusat (TP2GP) adalah Menteri Sosial RI Khofifah Indar Parawansa yang pernah sebagai Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada zaman Gus Dur. Tim ini yang mengajukan nama calon pahlawan nasional kepada kepada Presiden RI melalui Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan guna mendapatkan persetujuan penganugerahan pahlawan nasional.

Publik juga tahu bahwa Wiranto pada masa pemerintahan Presiden H.M. Soeharto pernah sebagai Menteri Pertahanan dan Keamanan, Panglima ABRI, bahkan sebelumnya pernah sebagai ajudan presiden ke-2 RI itu.

Namun, yang lebih penting dalam penganugerahan gelar pahlawan nasional adalah melahirkan patriot-patriot baru. Makin cinta tanah air, makin tinggi daya juang anak bangsa ini untuk kemajuan dan kejayaan NKRI.

Sumber: https://legaleraindonesia.com/menanti-sang-patriot-di-balik-gelar-pahlawan/

FOTO KEGIATAN

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

LPPD Research Institute

LPPD Research Institute merupakan Lembaga Pengkajian Pembangunan Daerah yang berada di Jawa Tengah. Researching, Consulting, Training and Publishing. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin sebagai Direktur Eksekutif.

APSIPI

Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (APSIPI) dibentuk sebagai hasil dari SIMPOSIUM NASIONAL PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN Se-INDONESIA pada tanggal 23-24 November 2014 di Hotel Narapati Bandung yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran [ more detail ]

Link Terkait

   

 

Artikel Populer

Publikasi Populer

Kontak

Info kontak:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kantor: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip