• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

DPP Diminta Turun Tangan

 GROBOGAN– Dewan Pengurus Pusat (DPP) sejumlah partai politik yang terlibat dalam partai koalisi pengusung Bupati Grobogan agar turun tangan.

Hal ini terkait dengan kebuntuan pencalonan yang terjadi di tingkat partai koalisi. Hal itu disampaikan pengamat politik Undip, Teguh Yuwono, menyikapi kebuntuan komunikasi politik partai koalisi di daerah. ”Sesuai undangundang partai politik, partai itu sifatnya nasional. Kebuntuan di daerah bisa diselesaikan koordinasi sesama DPP,” papar dia, Senin (10/4).

Menurut Teguh, kemunculan nama calon lebih dari dua diakibatkan adanya pemahaman terkait dengan pilkada yang sudah berakhir, sehingga komitmen yang dipegang untuk mengusung calon dari partai yang sama tidak dipenuhi. ”Budaya atau etika politik memang harus dijunjung. Tapi kenyataannya kan lain. Jadi harus DPP turun tangan,” tandas Teguh. Sudah setahun ini, pengisian wakil bupati Grobogan tertunda. Sedianya posisi tersebut ditempati Edy Maryono dari PKB, namun ia meninggal menjelang pelantikan.

Dalam pencalonan wakil bupati Grobogan, partai koalisi seharusnya menyodorkan dua nama kepada bupati lalu diteruskan ke DPRD. Namun, kini semua partai koalisi mengajukan, kecuali PDIP yang kadernya menjadi bupati. Ketiga nama yang diusulkan partai koalisi yakni M Nurwibowo (PKB), Setiawan Djoko Purwanto (Hanura) dan Sardjono (PAN). Ketiganya yang merupakan anggota DPRD Grobogan telah mengantongi rekomendasi dari DPP partai masing-masing.

Isu Pergantian

Dia menilai pengisian wakil bupati harus dilakukan dengan segera karena adanya kemungkinan roda pemerintahan terganggu bila bupati ada persoalan. Pengisian diperlukan untuk mengantisipasi hal-hal tak terduga, meski kewenangan wakil bupati tetap terbatas. ”Menurut teori politik, wakil itu harus diisi,” imbuh Teguh.

Sekretaris PDIP Grobogan, Agus Siswanto mengatakan, komunikasi partai koalisi masih berlangsung, sehingga kemunculan tiga nama tersebut terus dibicarakan agar pengajuan nanti sesuai aturan yakni dua nama. ”Belum ada perkembangan dari partai koalisi. Masih tiga nama. Masih buntu ini,” katanya.

Di tengah komunikasi tersebut, muncul isu terkait pergantian Sardjono sebagai representasi dari PAN Grobogan. Dikabarkan, penggantinya berasal dari kalangan nonpartai. Baik Sardjono maupun Ketua PAN Grobogan, Muhammad Sutarno saat dikonfirmasi enggan berkomentar terkait hal tersebut. ”Belum bisa berkomentar soal itu,” kata Sutarno.

Terkait dengan hal itu, Agus Siswanto mengatakan, hingga saat ini Sardjono masih wakil dari PAN yang diajukan ke koalisi. ”Rekomendasi yang dilaporkan ke koalisi dari PAN masih atas nama Sardjono,” ungkapnya.

Pengamatan Suara Merdeka, terkait dampak kekosongan wakil bupati terjadi penundaan agenda rapat paripuna di DPRD Grobogan. Beberapa kali rapat paripurna diundur, karena bupati ada penugasan partai ke Jakarta. Budi Susilo dari Fraksi Golkar DPRD Grobogan, mengatakan, rapat paripurna tidak harus bupati hadir sebagai representasi dari pemkab, namun bisa diwakilkan sekretaris daerah. Tetapi, kenyataannya anggota DPRD tidak setuju dengan pihak selain bupati.

Agus Siswanto yang juga Ketua DPRD Grobogan mengatakan, penundaan-penundaan tersebut wajar terjadi. Dia menggarisbawahi selama ini roda pemerintahan berjalan dengan lancar. Komunikasi antara DPRD dengan pemkab juga terjalin dengan baik. ”Saya melihat dinas-dinas juga tetap bekerja seperti biasa. Bupati menghadiri undangan seperti biasa juga,” ucapnya.(H74-57)

Sumber:http://berita.suaramerdeka.com/smcetak/dpp-diminta-turun-tangan/

Comments   

 
0 #1 BestDamian 2018-10-30 20:48
I have noticed you don't monetize your blog, don't waste your traffic, you can earn extra cash every month.
You can use the best adsense alternative for any type of website
(they approve all websites), for more info simply search in gooogle:
boorfe's tips monetize your website
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

FOTO KEGIATAN

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

LPPD Research Institute

LPPD Research Institute merupakan Lembaga Pengkajian Pembangunan Daerah yang berada di Jawa Tengah. Researching, Consulting, Training and Publishing. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin sebagai Direktur Eksekutif.

APSIPI

Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (APSIPI) dibentuk sebagai hasil dari SIMPOSIUM NASIONAL PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN Se-INDONESIA pada tanggal 23-24 November 2014 di Hotel Narapati Bandung yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran [ more detail ]

Link Terkait

   

 

Artikel Populer

Publikasi Populer

Kontak

Info kontak:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kantor: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip