• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Mendagri Akui Pilkada Adem Ayem Efek Perubahan Regulasi

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menargetkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak di 269 daerah pada 9 Desember mendatang aman, tenang, dan demokratis.

"Hal itu harus terwujud dalam pilkada serentak untuk membangun tata kelola hubungan pemeritah pusat dan daerah yang satu, efektif, efisien, dan taat terhadap hukum demi memperkuat otonomi daerah," katanya, Ahad (15/11).

Ia mengakui pilkada serentak terbilang adem ayem. Salah satu penyebabnya regulasi atau UU 8/2015 tentang Perubahan atas UU No. 1/2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang.

Dalam UU tersebut secara tak langsung telah membatasi peredaran uang dalam pilkada. Misalnya kampanye pasangan calon yang diatur oleh KPU secara terbuka, transparan, dan adil.

"Aturan kampanye tersebut bermaksud baik agar tidak ada ketimpangan masing-masing pasangan calon, misalnya terkait dengan jumlah iklan, baliho, dan spanduk," katanya.

Sebelumnya, peneliti LIPI, Siti Zuhro mengemukakan regulasi terkait dengan pemilihan kepala daerah yang memberikan batasan terhadap peredaran uang dalam pilkada pengaruhnya cukup signifikan terhadap animo dan antusiasme partai politik dan masyarakat lokal.

Sementara itu pengamat analis politik dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang Teguh Yuwono, mengatakan pilkada itu yang terpenting bukan pada kampanye dan suasana adem ayemnya, melainkan kemampuan menghasilkan pemimpin yang baik.

"Pemimpin baik akan menghasilkan tata kelola pemerintahan yang baik pula, kemudian akan berujung pada kesejahteraan rakyat," kata alumnus Flinders University Australia itu.

Sumber: Republika

Add comment


Security code
Refresh

FOTO KEGIATAN

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

LPPD Research Institute

LPPD Research Institute merupakan Lembaga Pengkajian Pembangunan Daerah yang berada di Jawa Tengah. Researching, Consulting, Training and Publishing. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin sebagai Direktur Eksekutif.

APSIPI

Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (APSIPI) dibentuk sebagai hasil dari SIMPOSIUM NASIONAL PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN Se-INDONESIA pada tanggal 23-24 November 2014 di Hotel Narapati Bandung yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran [ more detail ]

Link Terkait

   

 

Artikel Populer

Publikasi Populer

Kontak

Info kontak:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kantor: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip