Perlunya Memperbaiki Sistem Ketatanegaraan

SEMARANG, suaramerdeka.com - Memperbaiki sistem ketatanegaraan melalui UUD Negara Republik Indonesia (NRI) 1945 menjadi kebutuhan, terutama Dewan Perwakilan Daerah (DPD) agar mempunyai wewenang lebih karena selama ini seakan-akan hanya pelengkap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Ketua Badan Pengkajian MPR RI Bambang Sadono menyatakan, pada awalnya cita-cita membuat lembaga DPD selain sebagai ganti utusan daerah di MPR juga merupakan lembaga pengawasan dan DPR merupakan lembaga legislasi.

“Untuk memperbaiki sistem ketatanegaraan bagi DPD hanya satu cara yaitu merubah pasal 22D UU NRI 1945. Tuntutan itu bersamaan dengan keinginan semua fraksi di DPR yang menginginkan dihidupkannya lagi GBHN,” kata Bambang Sadono saat Dialog Publik DPD RI “Urgensi Penataan Sistem Ketatanegaraan Indonesia Melalui Perubahan UUD NRI 1945″, Senin (13/3).

DPD RI sambungnya, tidak mungkin mencari dukungan kepada PDI Perjuangan, Nasdem, PAN, PPP dan PKB yang menginginkan amandemen terbatas dalam UUD NRI 1945 mengenai GBHN. Sedangkan harapan masih ada dari Partai lain antara lain Golkar, PKS dsn Gerindra yang juga mengusulkan perubahan hal lain dalam UUD NRI 1945. “Kesempatan meraih dukungan itu jika ada satu orang di DPD RI bisa melobi fraksi-fraksi yang ada. Saya melihat sosok itu ada pada Osman Sapta yang bisa memengaruhi ke pimpinan-pimpinan Parpol,” tuturnya.

Sementara Pengamat Politik Teguh Yuwono menyatakan, amandemen konstitusi dilakukan di banyak negara dari keinginan rakyatnya. Rata-rata diinginkan rakyat yang tidak puas dengan konstitusinya, contoh di Amerika Serikat dimana banyak yang tidak puas dengan sistem pemilihan umum di sana. “Amandemen bukan hal yang tabu, boleh dilakukan untuk menyempurnakan konstitusi,” tambah staf pengajar di Ilmu Politik FISIP Undip. (Puthut Ami Luhur/CN38/SM Network)