• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Perpu Ormas untuk Melindungi Negara

Beberapa kalangan akademisi perguruan tinggi Kota Semarang, diantaranya Prof Dr KH Ahmad Rofiq MA (Guru Besar Hukum Islam UIN Walisongo), Prof Dr Mahmutarom MHum (Rektor Unwahas Semarang), Dr Teguh Yuwono MPol Admin (Pakar Ilmu Politik Undip) dan Dr Eny Purwanti SH MHum (Pakar Hukum Tata Negara Undip), Sabtu (19/8/2017) malam mengupas Perppu No 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Massa dalam Grup Diskusi yang digelar DPD KNPI Kota Semarang di Hotel Siliwangi Semarang.

Diskusi yang dihadiri berbagai kalangan, dari tokoh masyarakat, kalangan akademisi, mahasiswa dan ormas ini membuka pandangan terhadap upaya melindungi kedaulatan negara daripada isu pemberangusan kemerdekaan berserikat.

Moderator Dr Bahrul Fawaid SHI MHI yang memandu diskusi menyatakan bahwa perlu banyak yang harus dipahami tentang terbitnya Perppu No 2 tahun 2017 yang mengatur Ormas. Sebab Perppu tersebut skupnya bukan saja pada persoalan komunisme saja melainkan pada persoalan yang bertentangan dengan ideologi Pancasila dan berpotensi mengancam kedaulatan NKRI.

Prof Dr KH Ahmad Rofiq MA sebagai narasumber diskusi mengungkapkan bahwa seolah-olah Perppu No 2 tahun 2017 ini muncul karena persoalan HTI. Padahal HTI sudah dibubarkan sebelum lahirnya Perppu. HTI sendiri menurut Prof Dr KH Ahmad Rofiq MA dibubarkan tidak melalui Perppu melainkan keputusan politik.
"Saya menilai, sebenarnya Perppu ini bagus, namun sayangnya momen dan casingnya tidak bangus. Oleh karena itu perlu upaya agar tidak mencederai negara Indonesia sebagai negara hukum", ujar Prof Dr Ahmad Rofiq MA.

Menurut Guru Besar Hukum Islam UIN Walisongo Semarang, adanya ormas anti Pancasila seperti HTI yang kemudian menjadi besar juga karena adanya pembiaran dari pemerintah. "Padahal hal ini sudah pernah saya serukan kepada polisi untuk menangkap mereka yang sudah nyata-nyata anti Pancasila, namun karena payung hukum subversif sudah dicabut, polisi jadi tidak dapat berbuat apa-apa," ungkapnya.

Isu khilafah yang ingin mengganti Pancasila menurut KH Ahmad Rofiq kurang pas dan bertentangan dengan komitmen pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia. "Bagaimana mungkin mereka ingin mengganti khilafah, mereka kan tidak ikut berdarah-darah mendirikan bangsa ini. Karena itulah sangat wajar kalau banyak yang marah ketika ada yang ingin menggeser Pancasila," lanjutnya.

KH Ahmad Rofiq juga menegaskan bahwa kunci penanganan ada pada pemimpin. Karenanya pemimpin harus adil, sebab bila tidak adil yang terjadi adalah saling memangsa. Untuk menegakkan NKRI menurutnya harus hindari radikalisme agama, hindari radikalisme sekuler dan siapapun yang hidup di Indonesia berkewajiban menjaga Pancasila, NKRI, UUD45 dan Bhinneka Tunggal Ika.

Sementara Dr Teguh Yuwono MPol Admin menegaskan bahwa negara ini dibangun bukan untuk clas atau berkonflik. Negara tidak membiarkan kelompok-kelompok berkelahi sendiri. Karena bernegara itu ada tatanannya. Ketika negara didirikan, orang bersepakat bahwa kekerasan yang sah di tangan negara. Kecuali kalau perang. Negara yang punya hak mengatur, karenanya tidak bisa negara membunuh organisasi atau rakyatnya kalau tidak punya dasar hukum.  

"Perppu ini merupakan dasar hukum untuk mengatur negara. Perppu ada tidak hanya utuk membubarkan HTI saja, melainkan juga mengatur ormas yang separatis atau subversif. Jadi Perppu ini konteksnya adalah untuk mengatur dan melindungi negara," kata Teguh Yuwono.

Perppu No 2 Tahun 2017 menurutnya ada untuk 3 tujuan, yakni mengatur, melindungi dan memaksa. Mengatur kebebasan berserikat, melindungi ormas yang setia NKRI dan berasas Pancasila, serta memaksa mereka yang tidak tunduk pada aturan dan hukum negara, termasuk bertentangan dengan ideologi Pancasila.

Prof Dr Mahmutarom MHum mengatakan apapun bentuknya, termasuk Perppu No 2 Tahun 2017 ini adalah produk hukum yang mengatur dan harus dijunjung tinggi. Persoalannya ada pada impact, sehingga jangan sampai tidak memberi efek jera. Rektor Unwahas Semarang ini mencontohkan pada kasus narapidana korupsi yang ternyata jumlahnya paling banyak dan ternyata mereka merasa di penjara itu seperti menjalankan ibadah haji. Makan dan ibadah sangat teratur dan setiap saat mendapatkan bimbingan rohani. Mahmutarom khawatir sanksi hukum justru tidak dapat memberikan efek jera, selain itu juga menjadi beban negara apabila ternyata banyak pelaku subversif yang harus dipidanakan sebagai tindak lanjut menegakkan Perppu tersebut.

Sedangkan Dr Eny Purwanti SH MHum mengutip mantan Guru Besar Hukum Undip Alm Prof Dr Satjipto Rahardjo bahwa sejak lahir, Undang-undang telah cacat hukum. Sebab undang-undang merupakan ciptaan manusia yang tidak pernah sempurna. Oleh karenanya pasti ada celah kelemahan. Oleh karena itu Perppu diharapkan dapat menutup celah tersebut.

Kepala Kesbangpol Kota Semarang Drs Isdiyanto yang hadir mewakili Walikota Semarang Hendrar Prihadi menutup FGD bertemakan 'Menguatkan Rajut Keindonesiaan, Indonesia bebas dari Paham Anti Pancasila' menguatkan subtansi Perppu No 2 Tahun 2017, bahwa negara berkewajiban melindungi kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

"Pelanggaran terhadap asas dan tujuan Ormas yang didasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945, merupakan perbuatan yang sangat tercela dalam pandangan moralitas bangsa Indonesia terlepas dari latar belakang etnis, agama dan kebangsaan pelaku," ungkap Isdiyanto.

Sumber : http://krjogja.com/web/news/read/41567/Perpu_Ormas_untuk_Melindungi_Negara

Add comment


Security code
Refresh

FOTO KEGIATAN

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

LPPD Research Institute

LPPD Research Institute merupakan Lembaga Pengkajian Pembangunan Daerah yang berada di Jawa Tengah. Researching, Consulting, Training and Publishing. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin sebagai Direktur Eksekutif.

APSIPI

Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (APSIPI) dibentuk sebagai hasil dari SIMPOSIUM NASIONAL PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN Se-INDONESIA pada tanggal 23-24 November 2014 di Hotel Narapati Bandung yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran [ more detail ]

Link Terkait

   

 

Artikel Populer

Publikasi Populer

Kontak

Info kontak:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kantor: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip