• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Teguh Yuwono: Partai Harus Berkoalisi pada Pilpres 2019

 Semarang, ANTARA JATENG - Ketentuan ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) 20 persen dari total kursi DPR RI mengharuskan partai politik berkoalisi pada Pemilihan Presiden RI 2019, kata akademisi Teguh Yuwono.

         Begitu pula, jumlah suara masing-masing peserta Pemilu 2014, tidak ada satu pun di antara parpol yang meraih 25 persen dari total suara secara nasional sehingga mereka harus berkoalisi, kata Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Diponegoro Semarang Dr.Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. kepada Antara di Semarang, Jumat malam.

         Teguh Yuwono mengemukakan hal itu ketika merespons keputusan Rapat Paripurna DPR RI, Jumat dini hari, yang menyetujui pengesahan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang yang antara lain berisi persyaratan parpol untuk mengusung pasangan calon peserta pada Pemilu Presiden RI 2019.

         Berdasarkan hasil Pemilu DPR RI 2014, tidak ada satu pun parpol yang meraih 112 kursi (20 persen dari 560 kursi) DPR RI. PDI Perjuangan, misalnya, meraih 109 kursi dari 23.681.471 (18,95 persen) suara, kemudian Partai Golkar 91 kursi dari 18.432.312 (14,75 persen) suara.

         Berikutnya, Partai Gerindra 73 kursi 14.760.371 (11,81 persen) suara; Partai Demokrat 61 kursi 12.728.913 (10,19 persen) suara; Partai Amanat Nasional 49 kursi dari 9.481.621 (7,59 persen) suara; Partai Kebangkitan Bangsa 47 kursi dari 11.298.957 (9,04%)suara.

         Selanjutnya, Partai Keadilan Sejahtera 40 kursi dari 8.480.204 (6,79 persen) suara; Partai Persatuan Pembangunan 39 kursi dari 8.157.488 (6,53 persen) suara;  NasDem 35 kursi dari 8.402.812 (6,72 persen) suara; dan Hanura 16 kursi dari 6.579.498 (5,26 persen) suara.

         Dengan demikian, lanjut Teguh Yuwono, mereka harus berkoalisi untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden pada pilpres mendatang.

Add comment


Security code
Refresh

FOTO KEGIATAN

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

LPPD Research Institute

LPPD Research Institute merupakan Lembaga Pengkajian Pembangunan Daerah yang berada di Jawa Tengah. Researching, Consulting, Training and Publishing. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin sebagai Direktur Eksekutif.

APSIPI

Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (APSIPI) dibentuk sebagai hasil dari SIMPOSIUM NASIONAL PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN Se-INDONESIA pada tanggal 23-24 November 2014 di Hotel Narapati Bandung yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran [ more detail ]

Link Terkait

   

 

Artikel Populer

Publikasi Populer

Kontak

Info kontak:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kantor: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip