• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Akademisi: gelar pahlawan Soeharto tunjukkan bangsa pemaaf

Semarang (ANTARA News) - Pemberian gelar pahlawan kepada Jenderal Besar TNI Haji Muhammad Soeharto menunjukkan Indonesia bangsa pemaaf, bukan pendendam, kata Ketua Program Magister Ilmu Politik FISIP Universitas Diponegoro Semarang Teguh Yuwono.

Menjawab pertanyaan Antara ketika merespons perlu-tidaknya Pemerintah memberi gelar Pahlawan kepada Pak Harto di Semarang, Selasa, Dr.Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin. berpendapat bahwa pemberian gelar pahlawan nasional kepada Pak Harto (sapaan akrab presiden ke-2 RI H.M. Seoharto) bukan merupakan bentuk rekonsiliasi, melainkan sebuah wujud rasa terima kasih bangsa atas kontribusinya kepada bangsa dan negara.

Apalagi, lanjut Teguh Yuwono, pemberian gelar itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan.

Di dalam Pasal Pasal 1 Angka 4 disebutkan," Pahlawan Nasional adalah gelar yang diberikan kepada warga negara Indonesia atau seseorang yang berjuang melawan penjajahan di wilayah yang sekarang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang gugur atau meninggal dunia demi membela bangsa dan negara, atau yang semasa hidupnya melakukan tindakan kepahlawanan atau menghasilkan prestasi dan karya yang luar biasa bagi pembangunan dan kemajuan bangsa dan negara Republik Indonesia."

Menurut Teguh Yuwono, sejelek apa pun pria kelahiran Kemusuk, Argomulyo, Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, 8 Juni 1921 dan wafat di Jakarta, 27 Januari 2008, itu kontribusinya untuk bangsa dan negara tetap besar. 

"Pak Harto pada masa pemerintahnya (1967 sampai 1998) disegani, baik pada tingkat nasional maupun internasional," katanya.

Semasa hidupnya, kata Teguh, nama Letnan Kolonel Soeharto tidak lepas dari perang merebut kembali Ibu Kota Republik Indonesia, Yogyakarta atau dikenal dengan istilah "Serangan Umum 1 Maret 1949".

Menurut dia, masih relatif banyak hal yang telah dilakukan Pak Harto demi bangsa ini. Misalnya, berhasil menegaskan eksistensi Indonesia sebagai bangsa yang besar. 

(T.D007/S023)

Editor: Ruslan Burhan

 

Pengamat: Pilgub Jateng Terkesan Sepi karena Kuatnya Dominasi PDIP

 

Semarang - Suasana menjelang Pilgub Jateng terkesan relatif sepi dibandingkan dengan Pilgub di Jawa Barat atau bahkan DKI. Salah satu penyebabnya, karena kuatnya dominasi PDIP di daerah yang disebut-sebut "kandang Banteng" tersebut.

"Dominasi PDIP di Jateng masih sangat kuat. Hal itu membuat parpol-parpol lain tak cukup nyalinya untuk bertarung melawan calon yang diusung PDIP," demikian ditegaskan analis politik dan kebijakan publik dari Universitas Diponegoro Teguh Yuwono kepada Suara Pembaruan di Semarang, Jumat (27/10).

Menurut Teguh, dominasi partai berlambang banteng moncong putih di Jawa Tengah itu terbilang sangat kuat, terbukti dari pendaftaran bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang telah digelar beberapa waktu lalu.

"Hingga kini, baru PDIP yang menggelar pendaftaran dan diikuti banyak kandidat. Sedangkan parpol lain tak punya nyali untuk membuka pendaftaran," tegas dosen Magister Ilmu Politik Undip ini.

Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Pembangunan Daerah (LPPD) ini menegaskan, ciutnya nyali parpol-parpol lain itu juga disebabkan karena majunya kembali petahana, yakni Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmoko dalam Pilgub Jateng tahun depan.

"Secara faktual, petahana yang maju kembali, 80 persen pasti kembali menang. Ditambah lagi, elektabilitas petahana yang masih tinggi. Elektabilitas Ganjar Pranowo saat ini berada di angka 54 persen. Itu sangat tinggi, dan sulit ditandingi calon lain," tegasnya.

Teguh menilai, tingginya elektabilitas Ganjar membuat posisi partai lain sulit. Gerindra yang sudah mulai memunculkan nama Sudirman Said pun belum mampu menandingi Ganjar.

"Elektabilitas dan popularitas Sudirman Said masih sangat kecil, jauh sekali dibandingkan elektabilitas dan popularitas Ganjar. Popularitas Ganjar mencapai 80 persen," tegasnya.

Meski Ganjar digoyang isu dugaan korupsi E-KTP, namun berdasarkan survei Populi Center pada Mei 2017 lalu, sebanyak 40,9 persen masyarakat Jateng menyatakan tidak percaya orang nomor satu di Jateng itu terlibat.

Banyaknya masyarakat Jateng yang tidak percaya keterlibatan Ganjar dalam dugaan kasus korupsi E-KTP itu berbanding lurus dengan elektabilitas Ganjar yang masih tinggi.

Saat ditanya apakah koalisi Gerindra-PKS yang menang dalam Pilkada DKI akan kembali mengulang sukses di Pilkada Jateng, Teguh menegaskan, hal itu mustahil.

"Pilkada DKI berbeda dengan Pilkada Jateng. Di Jateng, pengaruh sosmed sangat kecil hanya lima persen. Loyalitas rakyat Jateng terhadap PDIP pun sangat tinggi. Maka, dominasi PDIP sangat kuat, sehingga nyaris tak ada figur yang mampu menandingi calon yang diusung PDIP," tegasnya.

Sumber: http://teguhyuwonoundip.com/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit

 

Pilkada Jateng Adem Ayem, Pengamat Khawatir Partisipasi Pemilih Rendah

 Dinamika politik di Jawa Tengah menjelang Pilkada 2018 dinilai  cenderung adem ayem dibanding dua provinsi tetangga, Jawa Barat dan Jawa Timur. 

Di balik adem ayemnya situasi ini ada kekhawatiran tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Jateng 2018 ini akan lebih rendah.

"Saya kira ini yang perlu diwaspadai. Apakah adem ayem ini kemudian masyarakat tidak akan memilih. Karena sudahlah, lah wong incumbentmaju lagi, paling itu lagi (yang jadi)," kata Teguh Yuwono, Pengamat politik dari Universitas Diponegoro, Rabu (4/10/2017).

Teguh mengatakan itu di sela acara Sosialisasi Pemilihan Umum Serentak 2019 di Hotel The Wujil Ungaran yang digelar KPU Kabupaten Semarang.

(Baca juga: Pilkada Jateng, PKB Belum Berani Putuskan Koalisi)

Melihat potensi rendahnya tingkat partisipasi pada Pilkada Jateng 2018, ia meminta semua eleman mulai dari media massa, perguruan tinggi, akademisi, masyarakat, dan pemerintah daerah mendorong dan memastikan seluruh warga yang memiliki hak pilih untuk datang ke tempat pemungutan suara.

Ia berharap seluruh pemilih menggunakan hak pilihnya. Sebab menurut Teguh, tugas menyosialisasikan Pilkada Jateng 2018 tidak hanya domain KPU.

"KPU itu memang diberi amanat itu tapi tidak semuanya. Pemeritah daerah juga, apalagi parpol, sudah jelas harus membantu sosialisasi," ujarnya.

Ia mengungkapkan, sampai sekarang figur-figur calon gubernur yang akan maju pada Pilkada Jateng 2018 belum jelas. Kendati dominasi partai politik sudah jelas, yakni PDI Perjuangan.

Menurut Teguh, semua Parpol di Jawa Tengah saat ini menunggu keputusan PDI-P sebagai partai parlemen dengan kursi terbanyak di Jawa Tengah terkait siapa yang akan diusung dalam Pilkada 2018 nanti.

"Apa yang diputuskan PDI-P, itu yang akan direspons. Jangankan kok PDI-P bangun, PDI-P tidur saja mereka shooting. Kuncinya di Jawa Tengah ada di PDI-P," jelasnya.

Sebagaimana diketahui, PDI-P Jawa Tengah beberapa waktu lalu membuka pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur yang akan diusung pada Pilkada 2018.

Sebanyak 27 orang mendaftarkan diri, termasuk calon petahana,Ganjar Pranowo dan Heru Sudjatmiko.

Sebagai partai dengan jumlah kursi terbanyak di DPRD Provinsi Jawa Tengah, PDI-P mempunyai kecukupan kursi untuk mengusung calonnya sendiri tanpa harus berkoalisi.

Sedangkan calon lainnya yang sempat ramai diberitakan adalah Marwan Djafar dari PKB dan Sudirman Said dari PAN.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Semarang Guntur Suhawan mengaku akan terus melakukan sosialisasi Pilkada 2018 dan Pemilu Serentak 2019.

Pada 2018 akan dilaksanakan pemilihan gubernur (Pilgub) dan Pilkada di beberapa daerah. Sedangkan pada tahun 2019 akan digelar pemilihan legislatif (Pileg) serta pemilihan Presiden (Pilpres).

"Sosialisasi akan terus kami lakukan sehingga tingkat partisipan pemilih untuk menentukan nasib daerahnya maupun negaranya tinggi," kata Guntur, Rabu (4/9/2017).

"Kami juga mengundang seluruh partai politik, yang lama maupun baru, hingga perwakilan para pemilih pemula," tutupnya.

Sumber: http://regional.kompas.com/read/2017/10/05/05550721/pilkada-jateng-adem-ayem-pengamat-khawatir-partisipasi-pemilih-rendah

Workshop Metodologi Penelitian Ilmu Politik

 

 Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro (MIP Undip) menyelenggarakan Workshop pada Selasa, 10 Oktober 2017 bertempat di Hotel Grasia Semarang.     Acara yang bertemakan tentang “Workshop Metodologi Penelitian Ilmu Politik” menghadirkan pembicara Prof. Dr. Purwo Santoso, MA dan I Made Sukresna,   SE, M.Si, Ph.D yang dimoderatori oleh Dr. Laila Kholid Alfirdaus, S.IP, MPP dan Dra. Fitriyah, MA.

  Acara workshop tersebut dibuka oleh Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Politik FISIP Undip. Dalam   sambutannya Teguh berpesan kepada para mahasiswa yang menghadiri acara tersebut untuk memanfaatkan kesempatan bertemu para pakar   penelitian kualitatif dan kuantitatif. “Saya berpesan dan berharap kepada para mahasiswa S2 Magister Ilmu Politik dan S3 Doktor Ilmu Sosial agar   memanfaatkan momen-momen seperti ini, bisa bertemu langsung dengan pakar penelitian di Indonesia baik Prof. Purwo yang berasal dari UGM     maupun Pak Made dari Undip”, pesan Teguh kepada para peserta workshop yang dihadiri oleh mahasiswa MIP dan DIS FISIP Undip.

  Pemaparan pertama mendiskusikans secara langsung kondisi empiris penelitian di lapangan. Dalam pemaparannya Prof. Purwo Santoso berdiskusi   langsung dengan peserta dan memaparkan langsung materi berdasarkan tema yang diajukan oleh para peserta. “Memang saya sengaja tidak       menyiapkan slide untuk pemaparan, saya tidak terbiasa mengajar mahasiswa dengan pemaparan yang berupa tayangan, lebih enak langsung dengan   studi kasus, ya seperti ini”, jelasnya. “Inti dari tulisan itu adalah penggunaan teori. Jadi teori adalah sesuatu hal untuk membantu peneliti berpikir logis.   Selain itu adanya BAB 1, 2, 3 dan sebagainya bukan ditentukan oleh aturan tertulis dari buku bimbingan tapi ditentukan oleh teori yang dipakai”,   tambahnya dalam closing statement.

Pemaparan dilengkapi oleh I Made yang melengkapi dengan pemaparan penggunaan metode kuantitatif dalam Ilmu Politik. “Penelitian kuantitatif sifatnya meluas dan penelitian kualitatif itu mendalam. Dalam Ilmu Politik kebanyakan kasus penelitian kuantitatif seperti marketing politik dan ada juga keputusan memilih pada responden terhadap pilihan politiknya yang dipengaruhi beberapa faktor”, jelasnya.

Kegiatan workshop ini dilakukan dalam rangka memberikan wawasan bagi mahasiswa yang sedang menempuh mata kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Politik pada Prodi Magister Ilmu Politik FISIP Undip.

 

Ganjar Seharusnya Bisa Tindak Wali Kota Tegal sebelum Ditangkap KPK

SEMARANG - Analis politik dan kebijakan publik dari Universitas Diponegoro (Undip) Semarang, Teguh Yuwono menilai Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo seharusnya bisa memberi tindakan kepada Wali Kota Tegal Siti Masitha Soeparno, sebelum ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Siti diketahui ditangkap dalam operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Selasa 29 Agutus 2017 lalu.

Menurut dia, Ganjar telah mengetahui ada ketidakberesan birokrasi di Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal. Namun, Ganjar tidak segera menindak wali kotanya. “Gubernur hanya memberi imbauan saja tanpa melakukan eksekusi. Jelas hal itu jadi masalah. Seharusnya gubernur bisa melakukan tindakan preventif,” kata Teguh Yowono dalam acara Dialog Interaktif yang digelar Radio Sindo Trijaya 89.8 FM Semarang di rumah dinas Gubernur Jateng, Puri Gedeh, Semarang, Selasa (5/9/2017). 

Dalam dialog interaktif bertajuk “Membangun Jateng yang Berintegritas”, Teguh Yuwono menjelaskan, jika pelaku tindak korupsi atau gratifikasi tersebut pegawai pemerintah, maka gubernur bisa menindaknya dengan mudah. Sebaliknya, apabila pelakunya kepala daerah yang merupakan produk pemilihan langsung dari rakyat melalui pilkada, maka peran politik seorang gubernur yang dinilainya masih kesulitan. “Karena apa yang disampaikan gubernur bisa tidak digubris oleh kepala daerah dalam hal ini bupati atau wali kota. Maka positioning gubernur ada di sini,” paparnya. 

Teguh mengakui jika adanya whistleblower atau pelapor pelanggaran di level staf di internal birokrasi bisa mengungkap sebuah penyelewengan. Masalahnya, tidak ada perlindungan hukum terhadap whistleblower. “Kabupaten dan kota itu seperti hutan belantara. Siapa yang bisa memberi jaminan kepada whistleblower bahwa mereka tidak dinonjobkan,” pungkasnya.

Menanggapi kritikan yang dilontarkan Teguh Yuwono, Ganjar Pranowo menyatakan, gubernur di Jateng memiliki kewenangan berbeda dengan gubernur DKI Jakarta yang bisa langsung memberi sanksi kepada wali kota. “Kalau gubernur dikasih kewenangan (seperti di DKI), ya saya akan habisi semua itu, coba kasih saya kewenangan. Maka yang bisa memagari ini adalah etik (etika masing-masing kepala daerah),” ujar Ganjar.

Sementara itu, sejak mencuatnya kasus penangkapan Bupati Klaten oleh KPK akhir tahun 2016 lalu, Ganjar Pranowo telah mengumpulkan seluruh bupati dan wali kota se-Jateng di Magelang. Menurut Ganjar, dalam pertemuan tersebut, semua kepala daerah menyatakan sepakat untuk menjaga integritas. “Pertemuan lanjutan para kepala daerah kemudian dilakukan di Solo. Salah satunya diisi dengan paparan dari KPK,” katanya.

Ganjar mengakui, tidak habis pikir dan tidak tahu lagi apa yang perlu disampaikan agar kasus tindak korupsi ataupun gratifikasi yang menjerat kepala daerah di wilayahnya, tidak terulang. “Ya hanya satu kata saja risiko, kamu (kepala daerah) melakukan maka itulah risikonya,” tukas Ganjar.

Politisi PDI Perjuangan ini mengungkapkan, dia memang sempat menelepon tiga kepala daerah karena menerima laporan dari masyarakat terkait penyimpangan di daerah itu. Bahkan, dia telah memberikan peringatan kepada ketiganya agar berhati-hati dan mengubah perilaku. “Cuma masalahnya di beberapa tempat (kepala daerah) menyatakan, mereka mengelak dan menjawab bahwa itu fitnah,” ungkapnya.

FOTO KEGIATAN

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

LPPD Research Institute

LPPD Research Institute merupakan Lembaga Pengkajian Pembangunan Daerah yang berada di Jawa Tengah. Researching, Consulting, Training and Publishing. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin sebagai Direktur Eksekutif.

APSIPI

Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (APSIPI) dibentuk sebagai hasil dari SIMPOSIUM NASIONAL PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN Se-INDONESIA pada tanggal 23-24 November 2014 di Hotel Narapati Bandung yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran [ more detail ]

Link Terkait

   

 

Artikel Populer

Publikasi Populer

Kontak

Info kontak:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kantor: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip