• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Demonstrasi, Dialog, dan Konsultasi Publik

Pada saat ini demonstrasi dipandang dan diyakini sebagai satu-satunya cara efektif dalam mewujudkan aspirasi rakyat. Kendati aksi demonstrasi itu dinilai tidak lagi eksklusif di kalangan mahasiswa dan kampus, namun harus diakui sudah merembes ke tingkat politik lokal seperti di kawasan pedesaan, kecamatan maupun tingkat pemerintahan daerah lainnya.

Penolakan terhadap pilkades, tuntutan terhadap perlu mundurnya para kepala desa, camat atau bupati merupakan bukti ekspansi tren demonstrasi di kalangan masyarakat.

Ada tiga prakondisi dasar kenapa demonstrasi muncul sebagai primadona dalam penyelesaian masalah sosial dan pemerintahan. Pertama, ketidak-sensitifan para pemegang kekuasaan, administrator dan birokrasi dalam merespon aspirasi serta opini publik. Mereka yang sudah duduk dalam kekuasaan justru berpikir merekalah sesungguhnya yang lebih mengetahui keinginan rakyat. Mereka memandang pendapat masyarakat hanya sekadar asesoris belaka tanpa perlu dipertimbangkan secara matang. Akibat lebih lanjut dari ketidak-sensitifan ini adalah munculnya perilaku arogansi kekuasaan yang berlebihan.

Kedua, masyarakat terlalu lama hidup dalam ketertekanan utamanya dari segi konteks politik. Masyarakat tidak lagi mempunyai saluran komunikasi yang efektif untuk merealisasikan harapan dan tujuan mereka bersama. Ketiga, mentalitas aparatur yang berdasarkan pada pembenaran patron-client relationships menyebabkan rakyat powerless. Selama ini clients (rakyat) harus tunduk kepada patron (penguasa). Ketaatan ini tidak dilandasi oleh beneficial relations, tetapi sebaliknya justru bersifat eksploitatif.

Contoh berbagai kasus yang terjadi selama Orde Baru dan tampaknya sekarang masih berlanjut adalah implementasi kebijakan khususnya di bidang perekonomian yang hanya menguntungkan beberapa pihak. Akibatnya, jika beberapa aktor ekonomi nasional ini collapse, maka berdampak pada ambruknya sistem tata ekonomi seperti yang terjadi saat ini. Singkatnya, demonstrasi muncul sebagai luapan emosi banyak orang yang terlalu lama terpendam dan tidak mempunyai sarana efektif untuk menyalurkan permasalahannya.

Demonstrasi atau Dialog?

Beberapa pejabat tinggi negara dalam suatu kesempatan pernah menyatakan bahwa sekarang ini dalam masyarakat sudah timbul suatu sikap ingin menang sendiri, tidak mempedulikan orang lain dan enggan diajak berdialog untuk membahas aneka ragam persoalan yang muncul ke permukaan. Pernyataan ini muncul tentunya didasari oleh suatu kenyataan maraknya berbagai demonstrasi, kerusuhan-- kerusuhan dan bentuk-bentuk kericuhan lainnya yang berdampak kurang positif dalam kehidupan sosial. Namun demikian pernyataan para pejabat negara ini, tidak bisa hanya semata-mata dipahami dari kacamata politik nasional saat ini.

Munculnya sikap masyarakat untuk tidak mau berdialog, dan lebih berpreferensi melakukan demonstrasi disebabkan oleh beberapa hal. Pertama, dialog selama ini hanya dijadikan sekadar wacana formal saja. Dialog akan berakhir sebagai dialog semata dan tidak ada tindak lanjutnya. Gus Dur menyebutnya sebagai terlalu banyak pidato dan tidak ada action-nya. Ini sebagai pantulan dari arogansi kekuasaan yang selama bertahun-tahun dialami oleh rakyat Indonesia.

Kedua, kepercayaan terhadap hukum sedang menurun dengan drastis. Ini karena 'law enforcement' tidak didasarkan pada fondasi hukum sebagaimana mestinya. Bahkan dengan perasaan kesal, jengkel dan campur menyesal, Todung Mulya Lubis (pakar dan praktisi hukum) menyatakan bahwa dirinya stres melihat reformasi hukum di Tanah Air. Reformasi hukum yang semestinya berjalan ternyata tidak terjadi bahkan praktik-praktik masa rezim Orde Baru masih berlangsung saat ini.

Ketiga, birokrasi yang lamban semakin memperkeruh suasana dan mendorong munculnya demonstrasi serta aksi-aksi lainnya. Birokrasi yang tidak lagi responsif, terlalu 'over-procedural', lamban, kaku, dan tidak adaptif memberikan suasana yang kondusif untuk munculnya ketidakpuasan-ketidakpuasan yang disalurkan lewat aksi demonstrasi.

Jadi tawaran dialog hanya akan kredibel dan responsif kalau para pihak yang berdialog yakin dan percaya bahwa apa yang dibahas dan didialogkan itu akan ditindaklanjuti. Tetapi jika dialog hanya semata-mata wacana formal untuk melanggengkan tujuan dan mission penguasa semata, maka mustahil dialog menjadi wahana komunikasi yang efektif. Akhirnya, pilihan demonstrasilah yang diyakini sebagai 'the single best way to solve the problems'.

Dialog atau Konsultasi Publik?

Kata dialog dalam wacana politik nasional sekarang ini sedikit banyak telah melenceng dari maksud yang semestinya. Dialog yang semestinya ditujukan untuk 'sharing of opinions' menjadi 'justification of government's opinions'. Akibatnya kredibilitas pemerintah khususnya berkaitan dengan rencana dialog, sebagian besar dipertanyakan oleh mereka para demonstrans, baik dari kalangan mahasiswa maupun masyarakat umum lainnya. Dialog menjadi tidak lagi dipercaya karena hasilnya tidak efektif dan tidak menjanjikan.

Oleh karenanya 'replacement' terhadap konsep dialog dengan konsep lain perlu dilakukan. Salah satu jalan yang efektif dan kredibel adalah perlunya konsultasi publik (public consultation).

Konsultasi publik dalam arti bahwa pemerintahlah yang memegang inisiatif untuk melakukan konsultasi kepada masyarakat dan bukan sebaliknya. Dengan kata lain, rakyat adalah konsultan sedang pemerintah (pemegang kekuasaaan) adalah pelaksananya. Atau bisa saja konsultasi publik dilakukan oleh lembaga 'independently non state organizations' seperti media massa atau LSM. Dengan metode ini maka hasil dari konsultasi publik oleh 'non-state organizations' ini diserahkan kepada pemerintah untuk ditindaklanjuti dan tidak untuk disimpan dalam laci.

Konsultasi publik oleh pemerintah kepada rakyatnya dapat dilakukan melalui bermacam-macam metode seperti misalnya public meeting (pertemuan umum), credible surveys (penelitian yang kredibel), opinion polling (pengumpulan pendapat), dan lain sebagainya. Apa yang dilakukan oleh beberapa media massa di negara-negara maju seperti The Sydney Morning Herald (di Australia), The New York Times, The Washington Post (di Amerika) dan media massa lainnya menunjukkan metode efektif untuk mengimplementasikan, mendapatkan feedbacks atas program-program pemerintah.

Prediksi opini publik yang dilakukan media massa dalam pemilu terakhir juga menunjukkan efektivitas konsultasi publik model ini. Catatan yang perlu digarisbawahi dalam pengumpulan opini publik bahwa pemerintah mereka mendengar dan menindaklanjuti konsultasi publik cara ini. Apa yang dilakukan sekarang ini oleh beberapa media dalam negeri, baik tingkat nasional maupun lokal tentang opini publik ini merupakan salah satu cara yang efektif dan perlu terus dikembangkan.

Inti 'mission' dari konsultasi publik bahwa semua orang punya hak untuk berbicara dan mengemukakan pendapatnya tentang program-- program pemerintah. Oleh karenanya konsultasi publik tidak akan pernah menjadi efektif kalau tidak dilandasi oleh pemikiran dan kesepakatan bahwa mereka saling membantu dan kerja sama untuk meraih tujuan bersama demi kesejahteraan bersama pula. Model konsultasi publik mempersyaratkan beberapa kondisi.

Pertama, penguasa pada semua tingkatan baik nasional maupun regional harus menempatkan dirinya sebagai duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan masyarakatnya. Penguasa tidak bisa lagi mengklaim dirinya sebagai 'I know everything than you, I know well what you really need' dan sebagainya. Penguasa melakukan konsultasi dengan asumsi mereka bertanya dan meminta saran, masukan kepada masyarakat dan bukan sebaliknya, mengguruinya.

Kedua, penguasa harus beritikad bahwa apa yang dilakukan dalam konsultasi adalah tulus dan akan diimplementasikan dalam realitas kebijakan. Penguasa tidak lagi boleh membohongi rakyat dengan mengingkari kenyataan yang dirasakan rakyat. Ketiga, konsultasi dimaksudkan untuk menyempurnakan dan memantapkan rencana program-program pemerintah yang didasari pada kesejahteraan bersama dan bukan kesejahteraan orang per orang atau golongan tertentu yang dekat dengan kekuasaan. Akibatnyanya, 'rational -comprehensive consideration, fair competition and sense of belonging among them' menjadi muara pokok dalam proses pergulatan menuju kebijakan pemerintah yang bisa diterima oleh sebagian besar masyarakat.

Konsultasi publik semacam inilah yang tampaknya perlu diadopsi dalam pembangunan kembali bangsa dan negara menuju cita-cita kemakmuran yang lebih baik. Sikap arif, bijaksana, rasional, proporsional dan tidak emosional merupakan fondasi pokok dalam pengembangan manajemen publik konsultasi ini. Sebagai akhir dari tulisan ini perlu kiranya ditampilkan dalil Lord Acton tentang kekuasan sekadar mengingatkan mereka para pemimpin bangsa. Dalil Acton menyatakan bahwa 'Power tends to corrupt but an absolute power corrupts absolutely'. Demikian, semoga bermanfaat.

Terbit pada Koran Sriwijaya Post 21 Desember 1998
Teguh Yuwono, Analis Politik & Dosen Pascasarjana FISIP UNDIP Semarang, Direktur Eksekutif LPPD Jawa Tengah

Comments   

 
0 #3 soins massage lyon 2017-06-25 04:24
Hi, i think that i noticed you visited my web site thus i came to go back the favor?.I'm trying to in finding things to enhance my web site!I guess its adequate to
use a few of your ideas!!

Feel free to visit my web site :: soins massage
lyon: https://goo.gl/maps/RLPFGxUQTms
Quote
 
 
0 #2 massage lyon 2017-06-07 05:37
Zoroastre enseignait l'existence d'un nombre infini d'anges ou d'esprits mediateurs, auxquels il attribuait non seulement un pouvoir d'intercession subordonne a la providence continuelle de Dieu, mais un pouvoir aussi absolu que celui que
les paiens pretaient a leur dieux1.

My web page - massage lyon: http://www.elisacavanna.club
Quote
 
 
0 #1 massage lyon 2017-05-27 07:06
Alors, elle ne songeait pas encore a se mettre en garde contre moi et a m'asservir a toutes ses volontes, et elle me disait le
secret de son mariage, de ce mariage qui autrefois avait stupefie le
pays.

My website :: massage lyon: http://www.elisacavanna.club
Quote
 

Add comment


Security code
Refresh

FOTO KEGIATAN

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

LPPD Research Institute

LPPD Research Institute merupakan Lembaga Pengkajian Pembangunan Daerah yang berada di Jawa Tengah. Researching, Consulting, Training and Publishing. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin sebagai Direktur Eksekutif.

APSIPI

Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (APSIPI) dibentuk sebagai hasil dari SIMPOSIUM NASIONAL PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN Se-INDONESIA pada tanggal 23-24 November 2014 di Hotel Narapati Bandung yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran [ more detail ]

Link Terkait

   

 

Artikel Populer

Publikasi Populer

Kontak

Info kontak:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kantor: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip