• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Transaksi Pemilih Pragmatis

Perilaku politik pragmatis ditunjukkan dari pandangan dan sikap politik mereka bahwa politik uang adalah hal yang wajar dan bisa diterima.

Pemilihan kepala daerah langsung dalam sistem demokrasi ditujukan untuk menjaga marwah kedaulatan negara. Pertama, pilkada langsung dimaksudkan untuk memantapkan posisi rakyat. Partisipasi politik penting dalam proses kompetisi politik. Kenapa partisipasi politik rakyat penting? Karena rakyat adalah penguasa yang menentukan dan mengarahkan ke mana pemerintahan harus dijalankan. Pada tataran paling idealis, rakyat sesungguhnya yang memimpin dan mengelola pemerintahan.

Tapi karena jumlah rakyat semakin besar, maka kedaulatan rakyat harus ‘’diwakilkan’’ melalui pemilihan umum. Kedua, pilkada merupakan alat untuk menciptakan kesejahteraan secara tidak langsung. Logikanya, rakyat melalui pilkada memilih pemimpin, kemudian pemimpin mewujudkan kesejahteraan. Ketiga, pilkada diharapkan menjadi alat untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan negara atau pemerintahan.

Pilkada menjadi alat untuk mengontrol pemimpin dan pemerintahan. Dengan pilkada langsung, seharusnya pemerintahan bisa diselenggarakan lebih transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Idealisme semacam ini hanya bisa terbentuk jika perilaku politik rakyat (pemilih) bisa menjadi kontrol positif dalam menjaga penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Namun, survei oleh Lembaga Pengkajian Pembangunan Daerah (LPPD) Jawa Tengah di hampir semua kabupaten/kota yang akan melakukan pilkada pada 9 Desember 2015, ternyata menunjukkan perilaku politik rakyat kurang menggembirakan dan tidak memperkuat tradisi demokrasi yang baik. Survei LPPD sepanjang 2015 menunjukkan kecenderungan bahwa perilaku politik rakyat sejalan dengan pandangan teori public choice (Buchanan, Gordon Tullock dkk; 2000).

Teori ini menegaskan, memaksimalkan kepentingan pribadi adalah motivasi utama seseorang melakukan tindakan politik. Hasil survei LPPD itu menunjukkan sebagian besar perilaku politik pemilih terklasifikasi pada sebuah profil utama, yakni pragmatis, egoistik, dan transaksional.

Politik Uang

Perilaku politik pragmatis ditunjukkan dari pandangan dan sikap politik mereka bahwa politik uang adalah hal yang wajar dan bisa diterima. Perilaku politik egoistik ditunjukkan pemilih dengan menyatakan keputusan politik mereka bersifat personal dan ditentukan sendiri.

Pilihan adalah masalah pribadi, jadi mereka yang ingin mendapatkan dukungan harus melakukan pendekatan personal. Lebih tragis lagi mereka menyatakan menerima dengan baik pemberian uang dalam politik, tetapi tentang pilihan politik di TPS adalah rahasia mereka. Perilaku transaksional para pemilih ditunjukkan dari sebagian besar pandangan dan sikap politik mereka bahwa karena para pemenang akan menikmati pendapatan yang berlimpah, maka mereka harus menebus (vote buying) kepada para pemilih.

Pemilih kemudian seolah-olah memaksa para kandidat berkompetisi dengan cara-cara dagang, yang ini sesungguhnya berlawanan dengan nilainilai dasar demokrasi yang baik. Seharusnya pemimpin dipilih karena visi misi dan program kerja yang menjanjikan kemajuan dan kesejahteraan rakyat.

Lantas, apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki perilaku politik semacam itu? Bagaimanakah seharusnya memperbaiki salah kaprah perilaku politik ini? Jawaban paling tepat; reformasi budaya politik melalui revolusi mental. Yaitu perubahan mental dan tindakan yang pragmatis – egoistik – transaksional menuju sikap politik demokratis yang baik dan akuntabel. Revolusi mental politik bukan hanya dengan target pemilih, tetapi juga kandidat yang berkompetisi.

Para ahli politik dan pemerintahan (Grindle 2010) banyak menegaskan bahwa membangun demokrasi tidak hanya berhubungan dengan struktur lembaga demokrasi, tetapi juga menyangkut perilaku demokratis rakyat dan para pemimpinnya. Demokrasi prosedural tidak cukup mampu meningkatkan derajat demokrasi kalau tidak diikuti demokrasi substansial.

Demokrasi tidak hanya bertumpu pada prosedur atau tahapantahapan yang harus dilakukan. Demokrasi juga harus mencapai sesuatu yang substantif, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indeks demokrasi yang baik seharusnya diikuti indeks kesejahteraan yang baik pula (seperti misalnya Indeks Pembangunan Manusia/IPM, Indeks Kesetaraan Gender/GDI, dan sejenisnya).

Sudah saatnya para stakeholders berusaha memperbaiki perilaku politik rakyat yang pragmatis, egoistik dan transaksional menjadi perilaku politik tulus tanpa pamrih demi kemajuan negara. Revolusi mental menjadi salah satu respon penting untuk mencapai itu semua.Tinggal bagaimana kini para pengelola negara mengelaborasi kebijakan dan strategi revolusi mental politik ini.

Terbit pada Koran Suara Merdeka Edisi Wacana 28 Oktober 2015
Teguh Yuwono, Analis Politik & Dosen Pascasarjana FISIP UNDIP Semarang, Direktur Eksekutif LPPD Jawa Tengah

Add comment


Security code
Refresh

FOTO KEGIATAN

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

LPPD Research Institute

LPPD Research Institute merupakan Lembaga Pengkajian Pembangunan Daerah yang berada di Jawa Tengah. Researching, Consulting, Training and Publishing. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin sebagai Direktur Eksekutif.

APSIPI

Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (APSIPI) dibentuk sebagai hasil dari SIMPOSIUM NASIONAL PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN Se-INDONESIA pada tanggal 23-24 November 2014 di Hotel Narapati Bandung yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran [ more detail ]

Link Terkait

   

 

Artikel Populer

Publikasi Populer

Kontak

Info kontak:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kantor: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip