• Font size:
  • Decrease
  • Reset
  • Increase

Kemiskinan, Rasialisme, dan Pembangunan

CAKUPAN yang akan dikaji dalam tulisan ini menyangkut mencuatnya kasus rasialisme, yang tak saja terjadi di Indonesia tetapi juga di negara-negara lainnya. Secara khusus, tulisan ini akan memberikan comparative analysis, khususnya antara Indonesia, Amerika Serikat, dan Australia.

Walaupun secara faktual rasialisme terjadi di hampir semua belahan dunia, hal itu bukanlah suatu justifikasi bahwa rasialisme boleh dan harus berjalan terus. Harus diupayakan secara maksimal, baik secara sosial, kultural, maupun politik, untuk meminimalisasi penyebaran paham rasialisme yang mengancam kelangsungan keutuhan umat manusia.

Secara konseptual, rasialisme muncul tidak dengan sendirinya. Ia muncul karena adanya proses pembangunan (khususnya ekonomi), yang kemudian menghasilkan produk-produk pembangunan, baik yang berupa hasil positif maupun negatif (Thompson III, 1998).

Produk yang positif dapat dilihat dari keberhasilan di berbagai bidang seperti teknologi, komputer, dan konstruksi bangunan. Produk negatif, yang sering memicu timbulnya rasialisme, adalah pengangguran, ketimpangan ekonomi, kemiskinan, kejahatan, perampokan, dan sebagainya.

Dua sisi produk pembangunan ekonomi itu, mau tak mau akan membawa konsekuensi berat, bukan saja bagi pelaku ekonomi ataupun masyarakat awam melainkan juga para pengambil keputusan. Pengambil keputusan, selalu dihadapkan pada sisi dilematis antara harus melakukan dan tidak melakukan kebijakan, yang kadang tak menguntungkan beberapa pihak.

 

Siklus Pembangunan

Simak pengalaman negara maju secara ekonomis jauh di atas Indonesia.

Pengalaman pertama, yang berkaitan dengan siklus pembangunan yang berdampak pada kemiskinan, material inequity, dan rasialisme, adalah dialami kaum Afro-Americans (orang Amerika keturunan Afrika atau orang Afrika yang sudah menjadi warga Amerika).

Fenomena rasialisme yang muncul terhadap mereka, juga merupakan impact dari proses urban development di negara tersebut. White men yang terpinggirkan karena proses pembangunan-mereka mempunyai status sosial ekonomi rendah-, mencari "kambing hitam'' penyebab kemiskinannya.

Secara gamblang, Thompson III menyatakan low social status poor whites look down African Americans. Secara tak langsung, hal itu menunjukkan timbulnya poor whites sebenarnya, karena mereka kalah berkompetisi dengan whites lainnya.

 

Namun pada realitas sosialnya, mereka mengambinghitamkan Afro-Americans sebagai salah satu penyebab mereka terjerembap dalam garis kemiskinan. Logika berpikir seperti itulah, yang sebetulnya membahayakan. Sebab, mereka tidak berpikir, apa pun yang terjadi pada diri mereka sebetulnya bersumber dan bermula dari mereka sendiri. Artinya, orang menjadi tidak rasional. Ketika kegagalan diperoleh, mencoba mencari kambing hitam dan tak mau berintrospeksi.

Akibat yang paling jauh adalah timbulnya rasa dendam terhadap orang lain, suku lain, atau mungkin kepercayaan orang lain.

Contoh kedua terjadi di tetangga dekat kita, Australia. Munculnya kekuatan One Nation yang dikomandani Pauline Hanson, telah menyontakkan perhatian politik di Australia umumnya dan Queensland khususnya.

 

One Nation kemudian dipandang sebagai racist, dan tidak bisa diterima semua golongan di Australia. Kaum terpelajar, termasuk mahasiswa dan aktivis kampus, memprotes cara pikir One Nation. Para pemrotes berpendapat, One Nation must be white, black, and all skin colours! No exemption!

Hanson, dalam sebuah wawancara di televisi Australia menyatakan, kebijakan imigrasi di negaranya harus dirombak dengan tidak mengizinkan imigran, khususnya dari Asia. Dia dan kelompoknya berkesimpulan, adalah tidak rasional membiarkan imigran menikmati pekerjaan di Australia, selagi orang Australia sendiri tidak bekerja, dan pengangguran makin lama kian meningkat. Bahkan, munculnya gerakan anti-Asia makin menimbulkan persoalan rasialisme yang mungkin akan terus berlanjut.

Kalau dibandingkan dengan kasus Amerika dan Indonesia, tampak jelas persoalan rasialisme itu lebih banyak disebabkan oleh proses pembangunan ekonomi yang berdampak pada menumpuknya pengangguran, ketimpangan pendapatan, dan kemiskinan.

Harus diakui, di Australia banyak orang Asia yang berhasil dalam berkarya, khususnya di bidang wirausaha. Berbagai bisnis di negara-negara bagian seperti Queensland dan Adelaide, didominasi orang Asia, khususnya dari Cina, Jepang, dan India.

Akibatnya, orang Australia yang tidak mempunyai pekerjaan, status sosialnya rendah dan tidak berkesempatan menikmati hasil pembangunan, memandang eksistensi Asian Australians sebagai penyebabnya.

Fenomena pengambinghitaman terjadi lagi, tidak saja di Amerika, tetapi juga di Australia. Mereka lupa, keberhasilan seseorang sebenarnya lebih banyak ditentukan oleh kerja kerasnya ketimbang menyalahkan pihak lain. Bukankah itu juga terjadi di Indonesia?

Degradasi Nilai

Penekanan yang berlebihan pada pembangunan ekonomi dengan berbagai hiruk-pikuk keterpesonaannya telah mengantarkan Orde Baru pada situasi degradasi nilai-nilai social, cultural, moral and political conditions yang cukup parah.

 

Pada kondisi sosial, tampak dari adanya hubungan-hubungan sosial yang serba materialistis. Hubungan itu lebih didasarkan pada hubungan ekspoitatif ketimbangan hubungan kekerabatan, pertemanan sejati.

 

Pada kondisi kultural, menampakkan penyelewengan nilai-nilai kultural untuk kemenangan salah satu golongan atau penguasa saja dengan tak menghiraukan kepentingan rakyat banyak. Akibatnya, budaya mengabdi pada penguasa dan bukan kepada rakyat banyak.

 

Pada kondisi moral, dibuktikan adanya realitas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang nyata-nyata melanggar dan membunuh nilai-nilai kompetisi sehat. Orang yang bisa masuk lapangan pekerjaan dan lingkungan kekuasaan, lebih didasarkan karena kedekatan hubungan darah, kronisme, atau uang pelicin dan thethek bengek-nya. Akibat paling parah adalah tidak dihargainya nilai-nilai profesionalisme dan kesewajaran atau kelayakan yang dapat dinikmati pihak yang semestinya menikmati.

Pada kondisi politik, terbukti dari diagungkannya kekuasaan di atas segala-galanya. Nilai-nilai sosial dan kultural lainnya direkayasa untuk mendukung penguasa tanpa reserve. Akibatnya, jargon politik sebagai menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan menjadi sangat nyata.

Beruntung kondisi seperti itu sedikit bisa direm melalui gerakan reformasi nasional yang didahului dengan kerusuhan sosial, penjarahan, dan tentunya rasialisme terhadap kaum nonpribumi.

Kenapa dikatakan sedikit bisa direm? Karena, reformasi yang digembar-gemborkan belum berjalan komprehensif dalam rangka menyelamatkan bangsa. Sudahkah hak asasi manusia (HAM) bisa dinikmati semua warga negara? Adakah perlindungan nyata dan bantuan maksimal pada para korban penjarahan, pemerkosaan, dan lain-lain, yang sebagian besar nonpri?

Pertanyaan-pertanyaan itulah yang harus dijawab penguasa dan siapa pun yang berkompeten terhadap negara-bangsa Indonesia. Harus diakui, reformasi sedikit ternoda dengan penjarahan, rasialisme, dan kecemburuan sosial. Hal yang terjadi di Indonesia, sebenarnya tidak jauh berbeda dari Amerika dan Australia, sebagaimana gambaran di atas.

Ketimpangan, kemiskinan, pengangguran, dan premanisme, telah membawa kepada kesimpulan, pengambinghitaman, yang tergesa-gesa bahwa etnis minoritas Cina-lah yang harus bertanggung jawab pada persoalan ekonomi.

Bahkan sangat ngeri, kalau kita mengenang penjarahan dengan berbagai vandalismenya. Lebih-lebih ada yang menulis di tembok-tembok jalanan, bahwa halal mengambil barang-barang di dalam pertokoan milik nonpri. Suatu kesimpulan yang tergesa-gesa, menyesatkan, dan tidak manusiawi. Atau, jangan-jangan bangsa kita sudah sangat akrab, merasuk, dan mengha yati budaya kambing hitam.

Dua Jalan

Lantas apa yang bisa diperbuat untuk meminimalisasi atau menghentikan rasialisme? Setidak-tidaknya ada dua jalan utama, yaitu social-cultural reform dan economic-political transformation reform.

Social-cultural reform, diorientasikan pada perlunya penanaman nilai-nilai sosial budaya yang kondusif dan tolerans terhadap perbedaan. Diversities in the unity, merupakan sebuah slogan yang pas untuk menata kehidupan sosial budaya kita.

Salah satu caranya adalah berpikir rasional, sabar, introspeksi diri dan jangan mencari kambing hitam. Cara yang terakhir itu harus digarisbawahi, karena akan sangat membahayakan kehidupan nasional. Bahkan, bukan tidak mungkin kalau perbedaan selalu ditonjol-tonjolkan tanpa adanya kompromi bisa membawa kerusuhan sosial yang tragis dan bisa saja terjadi civil war antarsuku, ras, dan golongan di Indonesia.

Economic-political transformation reform, harus diarahkan pada penataan kebijakan publik yang layak, kompetitif, sehat, profesional, dan fair.

 

Pemberian kesempatan kepada semua orang, tanpa melihat "bulu'', penegakan hukum dan penghormatannya, harus dijunjung tinggi dan benar-benar diimplementasikan. Hukum harus ditegakkan di atas penguasa, dan bukan sebaliknya.

Profresionalisme semacam itu hanya bisa terjadi bila para pemimpin dan penguasa memberikan contoh atau teladan yang bagus. Dengan model dan pendekatan seperti itu, rakyat tidak lagi berjustifikasi: "pemimpinnya saja begitu, kenapa kami (pengikut) tidak boleh melakukannya? Pemimpinnya saja KKN, mengapa kami (pengikut/rakyat) tidak boleh menjarah, mengambil paksa, dan lain-lain?''

Justifikasi semacam itulah yang harus dikikis habis dalam rangka nation rebuilding yang lebih cerah, profesional, demokratis, makmur, dan berkeadilan.(41k)

Terbit pada Koran Suara Merdeka 7 Agustus 1998

-Teguh Yuwono, Peserta Program Pascasarjana Public Policy, Flinders University, Adelaide, Australia; Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Undip Semarang

Add comment


Security code
Refresh

FOTO KEGIATAN

imageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimageimage

LPPD Research Institute

LPPD Research Institute merupakan Lembaga Pengkajian Pembangunan Daerah yang berada di Jawa Tengah. Researching, Consulting, Training and Publishing. Dr. Drs. Teguh Yuwono, M.Pol.Admin sebagai Direktur Eksekutif.

APSIPI

Asosiasi Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (APSIPI) dibentuk sebagai hasil dari SIMPOSIUM NASIONAL PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN Se-INDONESIA pada tanggal 23-24 November 2014 di Hotel Narapati Bandung yang diselenggarakan oleh Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Padjadjaran [ more detail ]

Link Terkait

   

 

Artikel Populer

Publikasi Populer

Kontak

Info kontak:

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kantor: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Undip